RADAR JOGJA – Pembangunan tol ruas Jogja-Solo dan Jogja-Bawen berdampak pada tanah milik warga yang dilalui kedua tol tersebut. Termasuk tanah di kawasan Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman.

Sebagian warga Desa Bokoharjo mengaku dilema. Sebab, ada tanah milik warga yang terdampak meski hanya sedikit. Warga berharap lahan yang terkena proyek tol dibeli seluruhnya oleh satuan kerja pelaksana pembangunan jalan tol.

“Apalagi, yang kena sak uprit (sedikit sekali). Lha mbok sisan kabeh wae (dibeli seluruhnya sekalian),” ujar Danang, warga Desa Bokoharjo, Senin(9/12).

Dia menjelaskan, keinginan itu didasarkan permintaan warga terdampak. Permintaan untuk dibeli tersebut bukan hanya terhadap lahan terdampak. Ada juga tanah yang tidak terdampak namun berada persis di sebelah proyek. “Juga minta dibeli saja,” katanya.

Kendati demikian, dia mengatakan, belum ada gejolak di masyarakat. Warga masih menunggu proses validasi yang dijanjikan selesai dalam dua pekan setelah sosialisasi di Balai Desa Bokoharjo yang digelar Rabu (4/12).

Rukiman, warga Dusun Jobohan, mengatakan, dua rumah yang dia miliki kemungkinan besar terkena proyek tol. Dia memastikan satu bangunan rumah seluas sekitar 170 meter persegi bakal seluruhnya terkena proyek tol.

Sedangkan satu rumah lainnya yang berukuran sekitar 100 meter persegi kemungkinan hanya sebagian yang terdampak tol. “Ini kami minta kejelasan yang hanya kena sedikit ini bagaimana,” ujarnya.

Selain itu, di Bokoharjo terdapat 93 rumah yang terdampak langsung proyek tol. Dia berharap nantinya pemerintah dapat mencarikan lahan sebagai pengganti untuk relokasi. Harapannya agar warga tidak menyebar dan terpisah.

“Kalau warga mau pindah tempat repot. Harapan kami disediakan lahan nanti bangunan kami yang buat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ Krido Suprayitno mengatakan, jika di lapangan ditemukan kondisi demikian maka mekanisme penyelesaian ada di tangan tim apprasial dan tim Satgas A. Mereka akan melakukan pengukuran ulang.

Langkah ini untuk menentukan apakah tanah atau rumah tersebut masih bisa dimanfaatkan atau tidak. “Kalau tanah tidak bisa dimanfaatkan, tentunya menjadi pertimbangan, keseluruhan akan dibebaskan semua,” kata Krido.

Namun, Krido belum bisa memastikan indikator tanah yang bisa dimanfaatkan dan tidak. Sebab, hal itu harus dilakukan dan diukur langsung di lapangan. “Pengukuran itu harus pasti, jadi saya minta saat pengukuran atau pematokan, pemilik tanah harus mendampingi,” tegasnya. (har/amd)

Sleman