RADAR JOGJA – Kepala Desa Bokoharjo Dody Heriyanto memastikan telah ‘’mengunci’’ nama-nama warga yang terdampak tol. Untuk menghindari transaksi jual beli tanah di daerahnya.

Sesuai arahan pemerintah agar tidak ada jual beli bawah tangan. “Dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menutup transaksi tanah yang kena imbas jalan tol,” kata Dody (6/12).

Dia memastikan, tidak akan ada transaksi bawah tangan. Terutama setelah adanya sosialisasi jalan tol. Setiap transaksi yang dilakukan warga Bokoharjo harus melalui desa. Akan dicatat desa. “Jika ada transaksi (jual beli tanah), datanya akan terlihat,” terangnya.

Sebelumnya, telah dilakukan identifikasi tanah kepemilikan warga. Jika ada transaksi, warga harus mengurus ke desa. Sehingga pihaknya bisa melaporkan hal tersebut ke instansi terkait. “Yang jelas nama-nama pemilik tanah ini sudah dikunci,” tegasnya.

Desa dan tim tengah melaksanakan validasi kepemilikan tanah. Lalu dicocokkan dengan data dari satuan kerja (satker). Memastikan nama pemilik tanah atau bangunan tidak berubah. “Validasi agar data akurat,” bebernya.

Berdasar trase dan nama-nama yang terkena dampak tol, tidak ada banyak perubahan. Hanya, untuk nama ada yang bergeser, tapi diduduki ahli warisnya. Hal itu tidak akan menjadi masalah.

Dody menuturkan jika luas lahan yang terdampak pembangunan tol di Desa Bokoharjo sekitar delapan hektare. Terdiri dari 93 rumah utuh, dan 165 bidang tanah.

Mayoritas yang terdampak yakni lahan pekarangan dan pertanian. “Ada juga enam bidang tanah kas desa. Tapi kami belum mendata luasnya berapa yang terdampak,” katanya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ Krido Suprayitno meminta masyarakat tidak mudah menjual tanah. Karena lokasi jalan tol sudah pasti.

“Pada saatnya nanti akan ada transaksi (ganti untung),” kata Krido.

Kalau pemilik tanah masih pemilik lama, akan memudahkan administrasi atau pemberkasan. Namun, jika ada mutasi jual beli, apalagi di bawah tangan, hal itu akan menjadi kendala saat pembayaran.

Krido meminta masyarakat menyelesaikan seluruh dokumen pertanahan. Terutama yang masih berupa Letter C dan belum turun waris. “Diselesaikan dulu tanah warisnya. Dikuasakan kepada siapa. Tinggal persetujuan ahli waris. Itu bukan ranahnya tim persiapan,” jelasnya. (har/iwa/rg)

Sleman