RADAR JOGJA – Besaran anggaran untuk sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan tahun 2020 mengalami penurunan. Besaran yang ditetapkan dalam APBD 2020 Rp 6,9 miliar. Sedangkan pada 2019 anggaran untuk sarpras Rp 8 miliar.

Pemangkasan anggaran itu, kata Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Sleman Sri Adi Marsanto karena ada pembagian anggaran untuk sektor lain. Alokasi anggaran itu ditambahkan ke BOSDA dan penambahan gaji guru tidak tetap (GTT). “Padahal dengan anggaran 2019 itu untuk sarpras masih kurang,” kata Adi (4/12).

Untuk 2019, pihaknya telah menyelesaikan 39 pekerjaan rehab konstruksi di jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta. Pekerjaan itu meliputi rehab ruang kelas, toilet, dan pagar.

Dengan turunnya jumlah anggaran 2020, pihaknya kemungkinan hanya bisa melakukan rehab konstruksi sebanyak 20 sekolah. Sebab, rata-rata dibutuhkan Rp 140 juta untuk dua ruang kelas. “Tapi masih kami data lagi, kami urutkan skala prioritasnya,” kata Adi.

Dia menyebut di Sleman masih ada 20 persen sekolah yang perlu dukungan sarpras. Baik negeri maupun swasta. Namun pihaknya memberi prioritas perbaikan untuk sekolah negeri. Sebab, untuk sekolah negeri tidak diperbolehkan menarik sumbangan.

Kendati masih ada sekolah yang kurang baik, Adi menyebut bukan berarti kondisi sekolah tidak layak. “Hanya perlu perbaikan,” ujarnya.

Terkait sarpras, tidak hanya semata-mata terkait konstruksi bangunan. Namun mencakup mebeler, komputer, alat peraga edukatif, dan buku.

Berdasar data pokok pendidikan (Dapodik) di Sleman tercatat ada 508 TK, SD negeri sebanyak 347, dan SD swasta 137. Kemudian SMP negeri sebanyak 54 dan 64 swasta.

Adi menjelaskan hal-hal yang menjadi prioritas dalam sarpras terkait keamanan dan keselamatan belajar mengajar. Contohnya, kerusakan atap, dinding, ataupun fondasi. “Inilah yang menjadi skala prioritas yang harus kami tagani terlebih dahulu,” tegasnya.

Kepala Disdik Sleman Sri Wantini menjelaskan sudah memiliki data sekolah yang menjadi skala prioritas. Skala prioritas ditentukan kepada sekolah yang di tahun sebelumnya belum menerima bantuan. “Jadi gantian, jika sekolah A sudah, nanti ganti sekolah lain,” terang Wantini.

Pihaknya juga menggunakan data dari proposal pengajuan yang dibuat sekolah. Masyarakat juga diminta melapor jika ada sekolah yang mengalami kerusakan dan terakhir melakukan survei lapangan. (har/iwa/rg)

Sleman