SLEMAN – Kepala Pusat Digital Forensik Universitas Islam Indonesia (UII) Yudi Prayudi mengatakan, pemerintah Indonesia masih permisif dalam menyikapi perkembangan dunia cyber. Soal kebencanaan pemerintah membentuk BNPB, masalah narkotika membentuk BNN, kemudian terorisme membentuk BNPT.

“Tapi untuk cyber attack, pemerintah belum membentuk badan khusus,” ujar Yudi di Fakultas Teknologi Industri UII kemarin (21/2).

Mengenai persoalan yang baru-baru saja terjadi terkait pencegahan hoax, pemerintah sudah mulai gencar melakukan pencegahan. Namun, menurut Yudi, upaya itu tidak akan membuahkan hasil kalau tidak ada badan khusus yang menangani cyber tersebut.

Perlu disadari, maraknya persebaran hoax di Indonesia dapat mengancam stabilitas negara, selain menghentikan perkembangan dunia telekomunikasi dan informasi. Masalah hoax sendiri juga bisa dikatakan sebagian kecil dari potensi kejahatan dunia cyber.

Dalam konferensi pers ini Yudi menjelaskan dampak dari cyber crime. Pertama, tindakan pishing yang merupakan kejahatan untuk memperoleh informasi pribadi melaui user ID, password, dan data-data lainnya. Biasanya pelaku menyamar sebagai individu atau perusahaan yang berwenang melalui sebuah email. Melalui email maka mailware bisa masuk ke dalam sistem ataupun akun yang dapat diambil alih.

Data dari Verizon menunjukkan hampir 23 persen pengguna internet menjadi korban cyber crime atau pishing. Dampak kedua adalah identify, kejahatan ini merupakan aktivitas transaksi online melalui pengisian form online yang dapat menjadi media bagi pencurian data.

Kemudian yang ketiga adalah hacking, serangan terhadap sistem untuk maksud tertentu. Selanjutanya adalah online harasment atau kekerasan terhadap kelompok tertentu melalui media online.

Dosen Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana FTI UII ini juga menjabarkan, potensi itu akan semakin terbuka lebar jika dibenturkan dengan perkembangan penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia. Dari hasil penelitian, 40 persen masyarakat Indonesia aktif di sosial media. Jumlah itu mengalahkan rata penggunaan sosial media oleh masyarakat dunia yang hanya sebesar 37 persen.

“Orang Indonesia rata-rata aktif di internet rata-rata 4,5 jam di desktop dan 3,3 jam lewat mobile. Dari kegiatan itu akses di sosmed mencapai rata-rata 3,1 jam setiap harinya,” jelasnya. Padahal orang yang hiperaktif dalam sosmed sangat rentan menjadi korban kriminal cyber.

Menurut data penelitian, orang yang bersosmed antara 1-24 jam/pekan maka 64 persen berpotensi menjadi korban cyber crime. Kemudian yang aktif 24-49 jam/pekan potensinya 75 persen. Kemudian orang yang aktif bersosmed lebih dari 49 jam/pekan maka potensi jadi korban adalah 79 persen.

Oleh sebab itu melihat fakta di atas tanpa adanya badan khusus penanganan masalah cyber dikhawatirkan peluang pengguna sosmed akan menjadi korban cyber.

Sebelumnya perwakilan National Cyber Security Defense Iwan Sumantri mengatakan, yang terpenting dalam hal cyber security ialah security awareness atau kesadaran akan keamanan di bidang cyber. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan, baik bagi masyarakat awam maupun pelaku cyber security sendiri. (ita/laz/mg2)

Sleman