SLEMAN – Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI Budiarso Teguh Widodo mendorong pemanfaatan dana desa secara optimal. Kendati demikian, guna menghindarkan keragu-raguan pengguna anggaran diperlukan regulasi dan pengawasan ketat. Dalam konteks ini dibutuhkan peran inspektorat daerah.
Ibarat sebuah sistem, kata Teguh, jika gejolak di bagian hulu akan berdampak ke hilir. Karena itu, pengawasan pemanfaatan dana desa juga harus konsisten.
“Sesuai aturan pemanfaatan dana desa haruslah swakelola, tidak boleh dikontrakan kepada penyedia jasa. Lalu pemanfaatan harus berdampak pada masyarakat,” jelasnya kemarin (21/2).
Dampak langsung terimplementasi dalam berbagai aspek. Seperti penggunaan bahan baku dan tenaga kerja setempat. Orientasi pembangunan untuk menumbuhkan ekonomi desa.
Dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Tidak boleh digunakan di luar program kegiatan yang telah diatur.
Dikatakan, tahun ini pemerintah pusat menggelontorkan dana desa tahap pertama April mendatang. Nominal setiap desa berbeda, tergantung serapan tahun sebelumnya. Inilah yang menjadi kendala dan evaluasi pelaksanaan dana desa.
Teguh tak menampik masih banyaknya perangkat desa yang belum pandai menyusun laporan. Molornya penyusunan APBDes berdampak pada keterlambatan penyaluran dana desa. “Tahun lalu penyerapan 50 persen. Pada 2017 ditingkatkan menjadi 75 hingga 90 persen,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemkab Sleman Mardiyana mengatakan, tahun ini mendapatkan tambahan kucuran dana desa sebesar Rp 17 miliar dibanding tahun lalu yang hanya Rp 63 miliar untuk 86 desa.
Pencarian tahap pertama direncanakan pada April, sebesar 60 persen dari total dana yang diterimakan di masing-masing desa. Sisanya dikucurkan Agustus. Dana ini akan ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening pemerintah desa terkait.
“Pencairan dilakukan dua kali agar serapan dana desa lebih optimal. Ini juga sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,” jelasnya.
Menurut Mardiyana, tiap desa rata-rata memperoleh kucuran hingga Rp 1 miliar. Sementara tahun lalu hanya antara Rp 700 juta – Rp 800 juta. (dwi/mg1)

DANA DESA
2017
– Pencairan pada April dan Agustus
– Total anggaran Rp 80,5 miliar untuk 86 desa
– Tiap desa rata-rata mendapat Rp 1 miliar.

2016
– Total anggaran Rp 63 miliar untuk 86 desa
– Tiap desa rata-rata menerima Rp 700 juta – Rp 800 juta
sebesar 63 miliar.

Sleman