illusatrasi
SLEMAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mengakui, rintisan smart health yang tengah dibangun masih memiliki kekurangan. Terutama pada penerapan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT). Padahal, aplikasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) DIJ mulai dijalankan tahun lalu. Aplikasinya sendiri baru dibuat pada 2014.

Kepala Dinkes Sleman Mafilindati Nuraini menjelaskan aplikasi SPGDT menyediakan informasi berupa ketersediaan fasilitas rumah sakiy yang ada di Sleman. Informasi yang disediakan meliputi tempat tidur, ruangan, petugas, dan prosedur pelayanan pasien.

“Hanya saja, data yang disajikan belum spesifik dan sifatnya masih umum,” jelas perempuan yang akrab disapa Linda kemarin (17/4).

Dia mencontohkan, ketika pasien membutuhkan ruangan untuk anak, maka tidak bisa disampaikan secara spesifik keberadaan ruang untuk anak. Karena yang ditampilkan di aplikasi hanya ruangan yang kosong.

Linda mengatakan, seiring dengan program smart regency yang dicanangkan oleh Pemkab Sleman, dinkes berupaya melakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap aplikasi smart health. Tahun ini, aplikasi tersebut sudah bisa disempurnakan sehingga memudahkan masyarakat Sleman dalam mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Tidak hanya SPGDT, jelasnya, dibidang perizinan pun akan diaplikasikan dengan sistem smart melalui kerja sama dinkes dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Sleman. Adapun perizinan yang saat ini dapat diakses secara online meliputi izin sarana kesehatan dan praktek dokter.

“Jadi nanti untuk perizinan bisa langsung mengisi form online, dicetak, lalu lengkapi berkas,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun menjelaskan, smart health yang dibangun di Sleman nantinya didukung oleh pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

“Sistemnya smart, people (masyarakat)-nya juga smart,” ujarnya.

Dia menjelaskan, smart health merupakan bagian dari smart regency yang dicanangkan oleh pemkab. Oleh karenanya, tata kelola, SDM, dan penggunaan IT harus cerdas. Baik di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maupun antar SKPD.‬

Dia berharap keberadaan pusat kesehatan di Sleman bisa mendukung program unggulan lain seperti pariwisata. Sehingga, kesehatan di Sleman juga bisa menjadi salah satu destinasi. Apalagi, sejumlah universitas di Jogjakarta juga menyediakan SDM kesehatan berkualitas.

“Maka dari itu sistemnya harus berjalan baik dan koordinasinya berjalan lintas SKPD. Seperti dalam proses persalinan yang melibatkan Puskesmas dinkes serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk pembuatan akte setelah bayi lahir,” tandasnya. (bhn/dem)

Sleman