KUSNO S. UTOMO/RADAR JOGJA
LAHAN PRODUKTIF: Tanah desa di daerah Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman yang tetap dipertahankan sesuai tata ruang sebagai ruang hijau.

Lakukan Monitoring terhadap Perseorangan dan Badan Hukum

ADA dua hal yang menjadi kewenangan Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Kabupaten Sleman. Pertama, penguatan data dan pemetaaan. Kedua, pengawasan. Khusus pengawasan terbagi lagi menjadi pengawasan atas penggunaan tanah milik serta pengawasan terhadap tanah desa dan tanah sultan ground (SG).

Dalam rangka pengawasan itu dilakukan monitoring. Adapun sasaran dari monitoring itu adalah masyarakat yang menggunakan guna lahan. “Termasuk setiap badan hukum baik pemerintah maupun swasta,” ujar Kepala KPPD Sleman Krido Suprayitno, kemarin (27/3).

Lewat pengawasan itu, terang Krido, bertujuan mencegah ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan mengacu pada tata ruang. Sedangkan monitoring diarahkan untuk pencegahan pelanggaran perizinan.

“Kami kedepankan upaya preventif. Indikasi pengawasan yang kami gunakan adalah laporan masyarakat baik lisan maupun tertulis. Tugas kami adalah preventif dan bukan eksekutor dalam penertiban,” tegasnya.

Selama ini KPPD secara proaktif menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Terutama saat masyarakat mengetahui adanya kegiatan fisik di suatu wilayah. Menanggapi laporan itu, Krido menerjunkan jajarannya guna meneliti apakah pembangunan tersebut telah mengantongi izin prinsip dan izin operasional atau sesuai dengan tata ruang.

“Bila belum mengantongi izin, kami keluarkan rekomendasi agar perorangan dan badan hukum tersebut segera mengajukan izin sesuai ketentuan. Jika tidak sesuai tata ruang, maka proses pembangunan fisik tidak dapat dilanjutkan,” terangnya.

Monitoring didasarkan atas pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman. Salinan atas izin prinsip pertanahan itu tembusannya dikirimkan ke KPPD. Izin prinsip itu meliiputi izin penggunan tanah (IPT), izin perubahan pemanfataan tanah (IPPT) dan izin lokasi.

Berdasarkan data tersebut KPPD melakukan monitoring ke lapangan. Hasilnya, sepanjang 2015 KPPD berhasil memonitor sejumlah dugaan pelanggaran. Indikasinya terjadi di 58 lokasi yang tersebar pada 17 kecamatan se-Sleman.

Dikatakan, rentang kendali pengawasan KPPD juga meliputi tanah berstatus hak milik. Dia berharap masyarakat mengajukan izin sesuai dengan peruntukkannya. Izin prinsip tersebut masih memerlukan izin operasional lainnya.

Misalnya untuk badan hukum. Setelah mengantongi izin prinsip harus mengurus persyaratan di Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Sleman untuk pentahapan perolehan hak. Itu diperlukan guna mengantisipasi terjadinya tanah yang menganggur. Izin prinsip telah dikantongi, tapi tak ditindaklanjuti dengan peralihan hak.

“Kondisi itu dapat memicu terjadinya tanah menganggur. Ini yang kami awasi dengan langkah-langkah preventif,” urainya.

Dengan monitoring itu, KPPD akan meneliti kesesuaian izin prinsip maupun izin operasional dengan pelaksanaan di lapangan. Di lapangan beberapa kali terjadi pembangunan fisik telah berlangsung, namun belum mengantongi izin. Ada juga yang telah memiliki izin, tapi praktiknya tak sesuai dengan izin yang diberikan. Misalnya izin untuk perumahan, faktanya justru membangun gudang. “Salah satunya seperti terjadi di Desa Ambarketawang, Gamping,” beber Krido.

Menyikapi itu, produk monitoring KPPD berupa rekomendasi. Tindak lanjut dari rekomendasi diserahkan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berwenang di penindakan, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman.

Menyadari pentingnya fungsi pengawasan dan monitoring itu, sambung Krido, instansinya telah menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengawasan dan pengendalian pertanahan bagi aparat kecamatan dan pemerintah desa se-Sleman. Mereka dinilai memiliki peran di lini lapang yang secara persuasif mengetahui perkembangan fisik di wilayahnya.

Upaya preventif lainnya dalam bentuk edukasi kepada masyarakat. Antara lain pemasangan papan pengumuman dan imbauan melalui media massa. Semua itu dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada publik terkait tata ruang dalam rangka sosialisasi tata guna lahan. (kus/ila/ong)

Jogja Utama