BANTUL – Dana keistimewaan (danais) DIJ senilai ratusan miliar rupiah ternyata belum sepenuhnya dirasakan masyarakat hingga lapisan bawah. Itu lantaran pengelolaan danais masih terpusat di Pemda DIJ sampai sekarang. Padahal, implementasinya menjadi tanggung jawab setiap pemerintah desa penerima danais. Karena itu, dukuh, perangkat, dan kepala desa se-DIJ sepakat mengusulkan agar turut dilibatkan dalam pengelolaan danais.

Ketua Paguyuban Dukuh Se-DIJ “Semar Sembaga” Sukiman Hadi Wijaya menyatakan bahwa desa menjadi lembaga yang paling tahu kebutuhan masyarakat. Itu yang mendasari usulannya. Agar desa tak sebatas wajib membuat rencana kerja untuk diusulkan ke Pemda DIJ, sebagai syarat memperoleh anggaran danais. Lebih dari itu, dukuh Kwagon, Sidorejo, Godean itu berharap Pemda DIJ melibatkan langsung para perangkat desa untuk membahas kebutuhan tingkat bawah. Alasannya, pemberian danais oleh pemerintah pusat kepada Pemda DIJ tak lepas dari peran para pamong desa. “Kami turut berjuang mengawal lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Keistimewaan DIJ. Jadi, jangan didiamkan saja,” kritiknya di sela Rakerda Paguyuban Pamong dan Lurah (kepala desa) Se-DIJ “Ismaya” di Jogja Exppo Center akhir pecan lalu (12/3).

Terkait hal itu, Sukiman tak menutup mata peran penting pemerintah kabupaten/kota. Diakuinya, pemkab/pemkot punya peran strategis dalam meneruskan danais dari Pemda DIJ ke masyarakat. “Tapi yang terpenting pemerintah desa dilibatkan langsung,” tegas pengusaha genteng tersebut.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengatakan, roda pemerintahan desa tak hanya merujuk pada Undang-Undang Keistimewaan DIJ. Masih ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena itu, gubernur meminta para pamong membuat program pembangunan dengan memperhatikan dua regulasi tersebut. “Dua aturan itu harus sinergi supaya pembangunan desa cepat terealisasi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Ismaya Bibit Rustamta mengakui bahwa saat ini masih banyak pamong dan kepala desa yang tak paham Undang-Undang Keistimewaan DIJ maupun Undang-Undang Desa. Kondisi itu menyebabkan pembangunan desa sering mengalami kendala. Bahkan, tak sedikit pemerintah desa kesulitan dalam implementasi dana desa maupun dana keistimewaan. “Makanya, rakerda ini untuk membuka wawasan dan pemahaman bagi para pamong desa tentang tata cara mengatur, melaksanakan pembangunan, dan membina masyarakat,” paparnya.

Rakerda yang diikuti sekitar 450 orang tersebut mengagendakan pembahasan danais, dana desa, dan peningkatan kapasitas perangkat. Turut hadir beberapa pejabat teras pemerintah kabupaten se-DIJ. Salah satunya, Bupati Bantul Suharsono. (mar/yog/ong)

Sleman