SLEMAN – Pemerintah menetapkan kebijakan yang berbeda dalam pengucuran dana desa 2016. Biasanya, pencairan bantuan dana dari pusat untuk pembangunan desa tersebut dilakukan tiga tahap. Kali ini hanya dua tahap. Kebijakan itu dalam rangka meningkatkan serapan dana desa. Dari tahun sebelumnya yang tingkat penyerapannya mencapai 99,07 persen.

Kabag Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Pemkab Sleman Mardiyana mengatakan, pencairan dana desa tahap pertama direncanakan pada April. Itu karena pemkab harus menunggu petunjuk teknis (juknis) dan pelaksanaannya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal, jika merujuk pada jadwal dari pusat, pengucuran dana desa seharusnya pada Maret dan Agustus.

“Juknisnya turun bulan ini,” jelasnya kemarin (9/3).

Setelah pemerintah pusat menerbitkan juknis, pemkab menindaklanjutinya dengan mengeluarkan peraturan bupati. “Semoga saja (juknis) cepat turun agar program yang dicanangkan desa cepat dikerjakan,” lanjut Mardiyana.

Lebih lanjut, Mardiyana menjelaskan bahwa penerimaan dana desa 2016 lebih besar dari tahun lalu. Sebanyak Rp 63 miliar. Lebih dua kali lipat dibanding penerimaan 2015 sebesar Rp 28 miliar.

Dengan jeda waktu pengucuran yang lebih panjang, Mardiyana optimistis penyerapan dana desa tahun ini bisa mecapai seratus persen. “Untuk pengelolaannya tetap sama seperti tahun lalu. Diserahkan sepenuhnya ke masing-masing desa,” papar mantan Kabag Umum Setda Sleman itu.

Mengingat kebutuhan alokasi pembangunan desa yang berbeda-beda, pemkab tak akan melakukan intervensi. Pemkab tak akan turut campur dalam penentuan alokasi pembangunan fisik dan nonfisik.

Terpisah, Kepala Desa Kepuharjo, Cangkringan Heri Suprapto menyambut baik kebijakan pencairan dana desa dua tahap. Heri menilai, kebijakan itu akan mendorong optimalisasi penyerapan anggaran. Dengan begitu, program yang telah disusun dalam RPJMDes bisa segera terlaksana.

“Lebih bagus lagi jika pencairannya cukup sekali dalam setahun,” ujarnya.

Menurut Heri, pencairan dana desa secara ringkas dan simpel lebih berdampak positif bagi pembangunan desa. Alasannya, program yang telah dicanangkan bisa lebih terarah. Di sisi lain, pemdes tak terlalu lama membuang waktu untuk membuat laporan. Ya, selama ini beberapa desa kerap terlambat menerima kucuran bantuan dari pusat karena tak bisa menyelesaikan laporan penggunaan anggaran tahap sebelumnya sesuai jadwal.

Terkait besaran dana desa yang bakal diterima, Heri memperkirakan tak kurang dari Rp 600 juta. Dana tersebut diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi. “Yang terpenting untuk jalur evakuasi,” ucap Heri.(bhn/yog/ong)

Sleman