SLEMAN – Pemkab Sleman mulai menerapkan sejumlah kebijakan baru menyangkut kinerja pegawai negeri sipil (PNS). Itu dalam rangka menuju konsep good and clean government.

Untuk meningkatkan indeks capaian reformasi birokrasi, yang saat ini Sleman hanya memperoleh nilai 60,97. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya, membuat perjanjian kerja dan absensi kehadiran secara fingerprint. Langkah baru tersebut memang tak lantas direspon positif oleh seluruh pegawai. Tapi, kebijakan tetap dilanjutkan demi menjaga kedisiplinan pegawai. Bahkan, sistem fingerprint yang saat ini hanya diterapkan di kantor-kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ke depan diperbanyak hingga menjangjau sekolah-sekolah, kecamatan, dan unit pelaksana tugas (UPT).

“Masih banyak yang harus ditingkatkan. Terutama pelayanan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Iswoyo Hadiwarno kemarin (3/2).

Perjanjian kerja berlaku vertikal. Staf bertanggungjawab kepada kepala SKPD. Sementara kepala SKPD melakukan perjanjian kerja dengan bupati. Perjanjian kerja sifatnya berjenjang. Memuat target dan program kerja setiap pegawai selama setahun. Selama periode kerja seluruh pegawai wajib mencapai target yang telah ditetapkan sendiri. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun. Jika target tak tercapai, pegawai bersangkutan bakal memperoleh catatan khusus atau peringatan dari BKD.

“Perjanjian itu sebagai alat pengukur kinerja pemerintah secara internal. Dengan begitu output atau prestasi kerja setiap personil dapat diketahui,” paparnya.

Tangapan beragam disampaikan sejumlah PNS di lingkungan sekretariat daerah. Salah seorang sumber Radar Jogja mengapresiasi kebijakan baru pemkab, khususnya dalam mendongkrak kedisiplinan. Tapi, sumber yang enggan namanya dikorankan itu menganggap kebijakan baru belum bisa diterapkan secara fair. “Banyak yang hadir tepat waktu gara-gara fingerprint. Tapi setelah itu hanya nongkrong-nongkrong. Target kinerja tak tercapai seratus persen,” bebernya.

Di sisi lain, lanjut sumber tersebut, ada pegawai yang karena alasan tertentu sehingga sampai kantor selalu terlambat. Konsekuensi atas keterlambatannya, pegawai itu tak lantas pulang sesaat setelah bel tanda waktu kerja berakhir berbunyi. “Secara pribadi dia lembur. Nyatanya capaian kinerja seratus persen,” lanjutnya.

Sumber lain yang seorang kepala SKPD justru keberatan jika fingerprint hanya bisa dilakukan di satu lokasi. “Saya orang lapangan. Kalau keluar kantor seharian, lalu harus kembali hanya untuk njempol, jelas tidak efektif,” ungkapnya.(bhn/yog/ong)

Sleman