SLEMAN – Masyarakat menunggu aksi nyata Bupati Sleman Sri Purnomo dalam penertiban toko modern berjejaring. Publik mulai mempertanyakan tindak lanjut penutupan toko waralaba yang menjadi target operasi. Sebab, aparat gabungan Pemkab Sleman mendeteksi sedikitnya 89 toko modern bermasalah. Namun, sampai kemarin hanya enam yang disegel Satpol PP.

“Seharusnya pemkab lebih berani. Saya kira sudah saatnya moratorium izin toko modern,” ujar Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman Dr Hempri Suyatna kemarin (1/3).

Dosen Fisipol UGM itu mengemukakan, keberadaan toko jejaring bukan hanya meresahkan pelaku usaha kecil. Lebih dari itu, telah mengganggu roda perekonomian masyarakat golongan menengah ke bawah. Apalagi, banyak toko modern yang jelas melanggar aturan, tapi tetap bisa beroperasi sampai sekarang.

“Selain moratorium, penertiban harus dilanjutkan,” desaknya.

Hempri menilai, penertiban toko modern tak maksimal lantaran tidak ada kebijakan yang bersifat komprehensif dan terpadu. Saat toko modern nakal masih nekat beroperasi, di sisi lain muncul banyak jejaring waralaba tanpa izin.

Tak ada kata lain, penertiban harus masif. Tak boleh ada celah pada kebijakan pemerintah yang bisa disiasati oleh pengusaha nakal untuk melanggarnya. Tak kalah penting, pengawasan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dalam proses pembuatan izin atau penertiban. “Jangan sampai, celah itu justru muncul dari dalam (pemkab),” sindirnya.

Hempri berharap, masyarakat dilibatkan dalam pembuatan setiap kebijakan pemerintah. Termasuk dalam penegakan peraturan daerah.

Selama aktif sebagai pengamat usaha kecil mikro (UKM), Hempri melihat ada ketidakpahaman masyarakat yang dimanfaatkan sebagai celah hokum oleh pengusaha toko modern. Menurutnya, ada beberapa izin yang seharusnya diterbitkan atas rekomendasi masyarakat. Faktanya, hal itu justru sering terlewati. Izin tetap terbit, namun masyarakat sama sekali tidak menyadarinya.

“Bisa jadi karena minimnya sosialisasi aturan yang berlaku,” duganya.

Wakil Ketua DPRD Sleman Sofyan Setya Darmawan mengatakan penataan toko modern tidak cukup hanya dengan penertiban. Alasannya, usaha waralaba dalam bentuk toko modern akan terus berkembang.

“Jangan fokus penataan dan penertiban saja. Harus ada langkah tegas melalui moratorium toko modern,” ujar politikus PKS itu.

Sofyan meyakini, moratorium toko modern bakal menimbulkan dampak signifikan terhadap roda perekonomian masyarakat. Di sisi lain, pembinaan dan penguatan warung tradisional harus ditingkatkan.(bhn/yog/ong)

Sleman