SLEMAN – Toko modern berjejaring memang tak lagi berani menjual minuman keras (miras), atau minuman beralkohol. Itu menyusul terbitnya Permendag RI Nomor 6 Tahun 2014. Namun, peredaran minuman keras itu tetap marak di wilayah Sleman. Selain di kafe, miras masih tersedia di warung-warung tradisional.Pelanggaran oleh pengusaha kafe karena menjual miras golongan C berkadar alkohol tinggi di atas 20 persen, dibuktikan dengan hasil razia Satpol PP Sleman dalam sepekan terakhir. Dalam razia tersebut, petugas berhasil menyita beberapa merk miras, seperti whisky, vodka, red label, dan lainnya. Sedangkan penjual miras eceran, lebih banyak men-jajakan jenis tradisional, seperti ciu dan bir. Para peng-edar miras dicatat datanya, disita barang buktinya, dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman. “Memang masih banyak yang bandel,” kata Kabid Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Sleman, Ignatius Sunarto kemarin (2/6).Menurut Ignatius Sunarto, para penjaja miras tersebut, sebenarnya sudah tahu adanya regulasi larangan penjualan dan peredaran miras, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2008. Namun faktanya, mereka tak meng-indahkan aturan tersebut. “Karena itu, mereka kami tindak,” tandasnya.Dijelaskan, sesuaiamanat perda, bahwa kafe hanya boleh menjual miras golongan A berkadar alkohol di bawah 5 persen. Miras golongan B dengan kadar alkohol 5-20 persen boleh dijual di kafe yang menyatu dengan hotel bintang 3 atau lebih. Itupun, minuman harus dikonsumsi di tempat dan tak boleh dibawa keluar kafe. Sementara miras golongan C hanya boleh beredar di lingkungan bandara. “Mengacu pada aturan yang sudah ada, maka hanya miras golongan C yang kami sita di kafe-kafe,” jelasnya.Dituturkan, saat dilakukan razia, sebagian pengusaha sempat merengek meminta kembali barang bukti yang disita petugas. Tapi, pihaknya tetap bergeming. Apalagi, para pelanggar adalah muka-muka lama. “Barang bukti tetap kami simpan untuk dimusnahkan,” tegasnya.Razia dan hasil sitaan dari Satpol PP diapresiasi dewan. Ketua Komisi B DPRD Sleman Nur Hidayat meminta seluruh aparat Satpol PP tak takut ancaman atau intervensi oleh pihak manapun. Dayat, begitu sapaan akrabnya, mendukung penuh sikap tegas pamong praja Sleman itu. “Regulasi harus ditegakkan. Itu harga diri Sleman,” ujar politikus PAN asal Kalasan itu. Dayat mendorong Satpol PP lebih rapat dalam penyisiran warung-warung atau kafe yang terduga melanggar perda. “Bila perlu, razia digelar setiap hari,” lanjutnya. Dayat juga mendorong hakim agar menjatuhkan vonis berat bagi muka-muka lama pelanggar perda. Bukan hanya denda, tapi juga kurungan penjara. Sebab, jika hanya denda, maka berapa pun besaran-nya, para tersangka dipastikan bakal menebus dengan uang. “Itu sesuai pengalaman yang terjadi selama ini. Dan pasti mereka itu punya uang untuk membayar denda,” tandasnya. (yog/jko/ong)

Sleman