SEWON – Besarnya nilai alokasi dana desa (ADD) yang akan diterima setiap desa mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIJ ikut terjun melakukan pendampingan. Salah satu aparat pengawas internal pemerintah (APIP) ini khawatir akuntabilitas penggunaan anggaran yang nilainya ditaksir di atas Rp 1 miliar per desa ini rendah.Kepala BPKP Perwakilan DIJ Tytut Ratih Kusumo menilai, administrasi keuangan pemerintah desa cukup buruk. Ini karena pemdes tidak terbiasa menyusun pembukuan laporan keuangan yang akuntabel. “Karena mindset-nya masih lama. Belanja terus. SPJ seperlunya,” terang Tytut usai pelaksanaan Seminar Sehari dengan tema Peran APIP dalam Meningkatkan Akuntabilitas Penge-lolaan Keuangan Desa di aula BPKP Per-wakilan DIJ, kemarin (19/5).
Tytut mencontohkan, proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Tidak jarang pemdes kebingungan menyusun detail perencanaan dan target pembangunan dalam RPJMDes. Padahal, RPJMDes ini masih permulaan. Sebab, pemdes juga harus menyusun rencana kerja dan pembangunan desa (RKPDes) hingga akhirnya menjadi sebuah APBDes.Beragam kekhawatiran inilah yang men-dorong BPKP Perwakilan DIJ ikut terjun memberikan pendampingan agar seluruh desa se-DIJ tak kesulitan menyusun RPJMDes, RKPDes, APBDes hingga pembuatan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).Namun demikian, BPKP tak sendirian memberikan pendampingan. Ada sejumlah instansi yang ikut join memberikan pen-dampingan. Antara lain, Biro Tapem, Biro Hukum, dan DPPKA DIJ. “Sebentar lagi SK tim ini akan diteken gubernur,” urainya.Tim serupa nantinya juga akan dibentuk di tingkat kabupaten. Tim ini akan mem-berikan pendampingan kepada pemdes. Tetapi, prioritas pendampingan ini adalah camat. Mengingat, camat mendapat kewe-nangan untuk mengevaluasi RAPBDes. “Jangan sampai evaluator (camat) ora ngerti APBDes iki opo,” tandasnya.
Ketua Paguyuban Pamong dan Lurah se-DIJ Ismaya Bibit Rustamto menyambut baik keinginan tim bersama untuk mem-berikan pendampingan kepada pemdes. Bekas Lurah Bangunjiwo ini mengakui tidak sedikit pemdes yang masih kesulitan menyusun APBDes. Sehingga mayoritas pemdes membutuhkan pendampingan. “Semoga (tim bersama di kabupaten) juga segera dibentuk,” jelasnya.Menurutnya, kesulitan pemdes ini karena sejumlah persoalan. Selain format APBDes yang berbeda dengan sebelumnya, tidak sedikit pemdes yang kesulitan memahami pesan regulasi-regulasi tentang desa. “Kalau sudah ada pemahaman melalui pendampingan ini kan enak,” jelasnya. (zam/din/ong)

Sleman