BANTUL – Regulasi yang mengatur seluk-beluk desa telah komplet. Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kelola Keuangan Desa yang selama ini ditunggu-tunggu pemerintah desa (pemdes) juga telah diteken. Namun demikian, alokasi dana desa (ADD) hingga sekarang ternyata juga belum dapat dikucurkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono mengatakan, kunci pengucuran ADD ada di tangan pemdes. Pemkab belum dapat menggelontorkan ADD selama pemdes belum menyempurnakan APBDes. “APBDes sekarang harus dimulai dengan penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa),” terang Toni, sapaan akrabnya kemarin (12/5).
Menurutnya, mekanisme penyusunan APBDes berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa berikut sejumlah regulasi turunannya menekankan rigitnya penyusunan APBDes. Penyusunan APBDes kali ini mirip dengan APBD. Selain RPJMDes, pemdes juga harus menyusun draf rencana kerja dan pembangunan desa (RKPDes) hingga akhirnya menjadi APBDes. Bedanya dengan APBD, pemdes tidak perlu menyusun naskah KUA-PPAS.
Toni mengakui mekanisme penyusunan APBDes kali ini memang lebih njlimet. Pemkab juga memahami kesulitan yang dihadapi pemdes. “Makanya kami fasilitasi. Kami dampingi. Kami belajar bareng,” ujarnya.
Karena itu pula, kata Toni, pemkab memberikan toleransi jika APBDes diketok di pertengahan tahun. Seharusnya APBDes diketok pada bulan Desember. Tujuannya agar dapat dikucurkan pada bulan Januari tahun berikutnya. “Sementara pemdes biar nyebrak-nyebrak dulu untuk membayar take home pay pamong,” ungkapnya.
Nantinya, jika APBDes sudah diketok take home pay atau penghasilan tetap (siltap)lurah dan pamong akan dibayar terhitung mulai Januari. “Dirapel nanti (pembayaran siltap). Kalau untuk pembangunan harus nunggu APBDes diketok dulu. Nggak boleh ngutang dong,” tandasnya.
Sekretaris Paguyuban Lurah dan Pamong Bantul Tungguljati Sulistyo Atmojo membenarkan belum ada satu pun pemdes yang telah menyempurnakan penyusunan APBDes. Sekalipun pemkab telah melakukan roadshow ke-75 desa se-Bantul untuk memberikan pendampingan penyusunan APBDes. “Hingga detik ini belum ada (desa yang menyempurnakan APBDes),” tambahnya.(zam/din/ong)

Sleman