Kepala Kantor Inspektorat Dipanggil Kejaksaan

BANTUL – Tampaknya seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kabupaten Bantul berbuntut panjang. Pasalnya, LSM Jogjakarta Government Watch (JGW) melaporkan Kepala Kantor Inspektorat Bambang Purwadi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Broto Supriyanto ke Kejari Bantul.
Kepala Kantor Inspektorat Bambang Purwadi mengaku Senin (22/9) lalu dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul. Pemanggilan tersebut menyusul adanya laporan ke Korps Adhyaksa atas dirinya.
“Saya ditelpon bu kajari, kemudian saya datang dan saya jelaskan soal proses seleksi CPNS K2,” terang Bambang kemarin (22/9).
Bambang mengaku yang melaporkan dirinya ke Kejari adalah LSM Jogjakarta Government Watch (JGW). LSM yang bergerak dalam bidang pengawasan tata pemerintahan ini menuding Kantor Inspektorat Bantul membiarkan praktik manipulasi data CPNS K2. “Pada bulan lalu LSM-nya juga datang ke kantor inspektorat,” ujarnya.
Kedatangan JGW tersebut bertujuan memprotes adanya salah satu tenaga honorer yang tidak lolos dalam proses pemberkasan. Kepada JGW, kata Bambang, dia akhirnya memaparkan seluruh proses tahapan seleksi CPNS K2. “Ya karena memang tenaga honorer tersebut tak memenuhi syarat,” ungkapnya.
Bahkan, sambung Bambang, kinerja kantor inspektorat juga berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Artinya kantor inspektorat tak dapat melakukan pemeriksaan atas dugaan kecurangan seleksi CPNS K2 jika tidak ada laporan dari masyarakat. Sebab, Bambang menuturkan, JGW juga menuding kantor inspektorat membiarkan praktik manipulasi data CPNS K2. “Mungkin beliaunya nggak paham soal itu,” paparnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif JGW Dadang Iskandar membenarkan JGW telah melaporkan Bambang Purwadi ke Kejari Bantul. Selain Bambang, JGW juga melaporkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Broto Supriyanto. “Mereka juga pernah saya datangi ke kantornya,” tandasnya.
Menurutnya pelaporan dua pejabat tersebut menyusul adanya aduan seorang tenaga honorer ke JGW. Tenaga honorer di Puskemas Pajangan tersebut mengadu jika dipaksa mengundurkan diri dari proses seleksi CPNS K2 beberapa waktu lalu. “Dia dipaksa mengundurkan diri agar bisa diganti orang lain,” ungkapnya.
Tak hanya itu, klaim Dadang, berdasar penelusurannya sebenarnya ada 183 orang yang seharusnya tak lolos dalam proses seleksi dan ujian CPNS K2. Sayangnya, mereka semua termasuk 592 CPNS K2 yang lolos ujian seleksi. “Berkas-berkasnya cacat. Masa SK (K2) mereka ditandatangani pada hari Minggu dan hari libur,” urainya. (zam/ila)

Sleman