Indeks korupsi Indonesia memprihatinkan. Ironisnya, Pendaftar calon Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dikatakan minim. Itulah yang kemudian mendorong Tri Saktiyana turut mendaftar sebagai calon pimpinan lembaga antirasuah itu.

ZAKKI MUBAROK, Bantul
Tri, sapaan akrabnya, tetap beraktivitas seperti biasanya sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda). Selasa (16/9) siang usai menghadiri peresmian Kompetisi Kincir Angin Indonesia (KKAI) 2014 di Pantai Baru Srandakan, Tri kembali ke ruang kerjanya di komplek gedung Parasamya yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi. Meski namanya lolos diantara sebelas kandidat calon pengisi jabatan Wakil Ketua KPK tak lantas membuat Tri jumawa. Ya, Tri pada awal September lalu membulatkan tekadnya untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Keinginan itu menguat setelah mengetahui pendaftar jabatan yang selama ini dipegang Busyro Muqoddas tersebut sepi peminat.
Mesakke KPK. Ada berita penggantian pak Busyro ternyata nggak ada yang mendaftar,” ucapnya menceritakan proses perjalanan keikutsertaannya mendaftar sebagai calon Wakil Ketua KPK.
Selama berhari-hari, Tri intens mengikuti perkembangan calon pengisi jabatan tersebut melalui pemberitaan media massa. Toh, pada akhirnya orang yang turut mendaftar ternyata cukup banyak mendekati waktu penutupan yakni ada sekitar 109 orang.
Tri tak melakukan persiapan khusus ketika memutuskan mendaftar. Itu setelah Tri merasa sanggup memenuhi berbagai persyaratan yang diajukan. “Tahap awal seleksi administrasi,” jelasnya.
Itu meliputi pendidikan, pengalaman sosial, hingga kesehatan jasmani dan rohani. Hasil seleksi administrasi meloloskan Tri untuk mengikuti tahapan berikutnya. Dari 109 pendaftar ada 64 orang yang lolos.
Kemudian, pada 11 September lalu Tri pun diundang ke Jakarta untuk mengikuti tahapan ujian makalah. Pada tahapan ini, seluruh pendaftar yang lolos termasuk Tri diminta untuk mempresentasikan dua makalah.
“Satu makalah pribadi. Ini boleh disiapkan di rumah. Berikutnya makalah kompetensi yang soalnya dibagikan saat ujian selama empat jam,” urainya.
Berdasar pengalaman dan kapasitasnya, Tri mengangkat persoalan berbagai langkah pencegahan korupsi. Tri menitikberatkan beberapa poin dalam makalahnya. Di antaranya partisipasi masyarakat, implementasi, dan administrasi kebijakan.
Sebab perjalanan karirnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab sejak tahun 1993 membuatnya kenyang pengalaman. Termasuk bagaimana cara mencegah praktik korupsi di lingkungan pemkab.
Pada tahapan ini, Tri pun lolos. Bersama sepuluh pendaftar lainnya dia berhak untuk mengikuti tahapan berikutnya. Yaitu ujian profile assessment. “Tesnya minggu-minggu ini selama dua hari,” ungkapnya.
Bagi Tri, lolos sebagai sebelas kandidat calon Wakil Ketua KPK merupakan pengalaman luar biasa. Tri pun tak mematok target dalam tahapan berikutnya.
Apalagi dari sebelas nama hanya dia satu-satunya yang mempunyai background PNS pemkab. Mayoritas merupakan PNS di lingkungan kejaksaan, BPK dan BPKP. Diantara kandidat itu, Busyro Muqoddas termasuk diantara sebelas nama tersebut.
Meski begitu, Tri ternyata sudah mempunyai misi ketika nanti memang terpilih sebagai salah satu pimpinan KPK. Menurutnya ada prinsip bottom up planning kalau di Bappeda. Ketika dipraktikkan di KPK bisa bottom up cleaning. “Sehingga KPK nggak banyak tugas yang dilakukan karena sudah dibantu di daerah-daerah. KPK hanya memperkuat saja,” bebernya.
Dari itu, seharusnya KPK menangani berbagai perkara mega korupsi. Bukan korupsi-korupsi kecil. Tri berpendapat langkah penindakan memang penting. Tetapi, langkah pencegahan juga tak kalah pentingnya.
Dengan latar belakang pendidikan ilmu pemerintahan serta pengalaman di lingkungan pemkab, Tri mengaku tak akan canggung ketika nanti terpilih. Bahkan, dia juga siap menanggalkan jabatannya sebagai Kepala Bappeda yang dipegangnya sejak 2012 lalu itu. “Indeks korupsi kita cukup tinggi dibanding negara-negara lain,” urai pria yang juga sebagai pengajar di program pascasarjana UMY ini.
Tri menegaskan keinginannya turut memperbaiki negara yang mendorongnya untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Toh, istri serta ketiga anaknya juga mendukung langkahnya itu. “Hanya keinginan pribadi. Nggak ada dorongan dari pihak lain,” beber jebolan Fisipol UGM angkatan 1984 ini. (*/ila)

Sleman