JOGJA – Terdakwa kasus dugaan korupsi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Desa Trimulyo, Jetis, Bantul, Mujono dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun tiga bulan dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jogjakarta. Kepala Desa Trimulyo itu dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana kurungan selama satu tahun tiga bulan serta denda Rp 50 juta subsider satu bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Arini saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (4/9).
Meski dinyatakan bersalah melanggar subsider tapi Mujono dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal primer sebagaimana yang diajukan jaksa. Dalam amar putusannya, majelis hakim berpendapat Mujono telah menyalahgunakan kewenangan sebagai kepala desa yaitu memperkaya orang lain seperti Sagiyo sebagai ketua panitia Program Larasita dan para dukuh yang telah menerima honor dari uang pungutan tersebut.
“Karena terdakwa tidak menikmati orang pungutan tersebut maka terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti,” jelas Arini saat membacakan pertimbangannya.Majelis hakim menguraikan, saat program Larasita digulirkan Mujono sebagai kepala desa tidak membuat peraturan desa (Perdes). Tapi hanya menerbitkan Surat Keputusan Lurah Nomor 28/2011 tentang Pembentukan Panitia Program Lurah Desa. Selain itu, uang pungutan dari warga untuk pengurusan sertifikat tidak masuk ke kas desa melainkan masuk ke panitia Program Larasita. Dalam program ini, panitia memungut biaya Rp 300 ribu untuk tanah konversi dan Rp 350 ribu untuk tanah warisan. “Total uang terkumpul Rp 131,5 juta dengan 81 pemohon. Dari jumlah tersebut yang disetorkan ke kas desa sebagai pendapatan desa sebesar Rp 21 juta sisanya untuk operasional termasuk honor panitia,” beber majelis hakim.
Penasehat Hukum Mujono, Nanang Hartanto SH menilai putusan majelis hakim tidak sesuai persidangan. Dalam persidangan terungkap seluruh uang pungutan dibawa oleh Ketua Panitia Program Larasita Sagiyo bukan Mujono. Bahkan sebagai kepala desa, Mujono sering menegur Sagiyo agar menjalankan tugasnya dengan jujur dan benar sesuai aturan yang berlaku. “Sisa uang pungutan dibawa pak Sagiyo. Seharusnya yang dimintai pertanggungjawaban Sagiyo bukan pak Mujono. Sebab, Mujono sama sekali tidak ikut menikmati uang tersebut,” terang Nanang.Disinggung mengenai upaya lain usai pembacaan putusan tersebut, Nanang menyatakan pikir-pikir. Untuk memutuskan upaya lain dirinya akan berdiskusi dengan klien dan keluarga Mujono. “Kami akan pikir-pikir dulu, apakah menerima isi putusan atau banding,” jelas Nanang. (mar)

Sleman