SLEMAN – Awak mobil tangki (AMT) Pertamina kembali menggelar aksi unjuk rasa. Mereka terus berusaha memperjuangkan hak.
Hak itu berupa uang lembur yang tak dibayarkan PT Pertamina Training and Consulting (PTC) selaku vendor PT Pertamina Patra Niaga, perusahaan yang memperoleh tender dari PT Pertamina (Persero) Tbk dalam pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Untuk kedua kalinya, AMT mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans) Provinsi DIJ. Kemarin (29/4) mereka menggelar aksi damai di kantor Disnakertrans DIJ.
“Kami sudah ke mana-mana, tak ada kejelasan. Bahkan sampai kementerian tenaga kerja. Ke sini (Disnakertrans DIJ) untuk minta penjelasan aksi yang dulu,” ungkap Kuasa Hukum AMT Jaka Sarwanta SH kemarin.
Jaka mengatakan, pihaknya telah menetapkan angka tuntutan yang seharusnya menjadi hak AMT. Itu sesuai rekomendasi Kemenakertrans RI. Jaka menuding manajemen PTC tak punya itikad baik untuk membayar upah lembur. Karena itu, AMT mengambil langkah pro justicia dengan mendesak dilakukannya pengusutan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
“Kami butuh perlindungan. Tak tahu ke mana lagi harus mengadu,” katanya.
Kepala Disnakertrans DIJ Sigit Saptoraharjo menyambut positif langkah kru AMT. Dia berjanji segera menindaklanjuti keluhan AMT. Bukan dengan melayangkan surat panggilan, ujarnya, melainkan mendatangi kantor perwakilan PTC di Jogjakarta.
“Besok saya sendiri yang akan datangi perusahaan itu,” tegasnya.
Sigit mengatakan, langkah itu sebagai wujud konkret penyelesaian perkara yang berlangsung lebih setahun itu. Sebab, dinas yang dipimpinnya itu telah beberapa kali melayangkan surat teguran ke PTC. Tapi, tak pernah ada respons dari perusahaan tersebut.
Jika memang tak ada itikad baik dari manajemen PTC untuk membayar upah AMT, Sigit akan melapor ke Kemenakertrans. Dia beralasan, dalam kasus ini tak berwenang memutuskan perkara.
“Kami hanya memfasilitasi saja. Soal keputusan, monggo supaya ditangani Kemenakertrans,” ujarnya.
Sigit mengaku hanya bisa melakukan perlindungan awak AMT yang ada di DIJ. Tapi, dia tak bisa menjamin tuntutan AMT bisa terwujud. Sebab, urusan itu bukan kewenangannya sebagai bagian dari pemerintah.
“Prinsipnya kami siap membantu mereka,” kata Sigit.
Selama ini PTC tak mau membayar upah lembur karena klausul itu tak masuk dalam kontrak. Tapi, PTC memberikan tunjangan performansi sebagai ganti uang lembur.
Pimpinan PT PTC Depo Rewulu Sodikun menilai hal itu lebih realistis. Tunjangan performansi dihitung berdasarkan jumlah poin masing-masing AMT. Poin tersebut tergantung pencapaian jarak tempuh dan kuantitas muatan yang diangkut. (yog/amd)

Sleman