Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Menyikapi dan melihat respon seniman dan budayawan, merasa Jogjakarta harus bersuara menanggapi surat edaran KPI. Karena kalau poin dari surat ini masih bias, dan kaku," kata Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati, dalam Rapat Dengar Pendapat di Auditoirum Dinas Kebudayaan DIJ, kemarin.
Rapat juga dihadiri Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jogjakarta Sapardiyono dan Kasi Program TVRI Kristiadi. Esti menilai kebijakan tidak bisa dipukul rata untuk mengatasi sebuah permasalahan. Terlebih SE KPI ini keluar untuk mengantisipasi maraknya isu lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT). Padahal dalam budaya nusantara sudah mengenal yang namanya crossgender. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tarian perempuan yang dilakoni oleh pria, atau sebaliknya.
"Kesenian tradisi mendapatkan imbas dari SE KPI ini. Sehingga perlu disikapi secara bijak. Apakah SE KPI tersebut perlu perlu dicabut atau diperbaiki. Nantinya aspirasi ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat melalui KPI," tuturnya.
Sementara Ketua KPID DIJ Sapardiyono menyambut baik aspirasi berbagai elemen masyarkat Jogjakarta ini. KPI Pusat menurutnya telah melakukan berbagai revisi atas SE tersebut. Diawali dengan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR RI dan Kementrian Komunikasi dan Informatika. Di mana dalam rapat itu dikeluarkan tiga poin mufakat. Yakni, Komisi I DPR RI mendukung KPI melarang promosi LGBT di lembaga penyiaran, dikecualikan untuk seni dan tradisi. Terakhir, Komisi I DPR RI mempertanyakan efektifitas SE KPI.
"Dalam SE KPI sebelumnya terdapat tujuh poin. Dalam rapat dengar pendapat tersebut disepakati untuk merevisi atau menegakan beberapa poin. Tentang SE sebelumnya akan dibatalkan atau direvisi tetap kebijakan KPI Pusat," jelasnya.
Menurut Sapardiyono keluarnya SE KPI tersebut didorong adanya aduan dari masyarakat. Namun dengan adanya polemik ini tentunya perlu sikap bijak dan komunikasi. Terlebih adanya pengecualian untuk seni tradisi.
"Parahnya, televisi menganggap rating sebagai dewa. Sayangnya rating tertinggi justru didapatkan oleh program yang kerap meresahkan masyarakat," ungkapnya.
Kasi Program TVRI Kristiadi berharap KPI benar-benar bijak sebelum mengeluarkan SE. Dia berpatokan pada sejarah seni tradisi nusantara. Dimana terdapat sebuah istilah travesty, yaitu pria berperan perempuan dan juga sebaliknya hanya dalam dunia panggung.
"Travesti bukan transgender. Ini karena dalam keseharian berperilaku normal," ujarnya
TVRI sendiri memiliki program Nglarak Blarak yang melibatkan seniman Didik Nini Thowok. Adanya SE KPI tersebut, sempat berimbas pada program yang bekerjasama dengan Pemkab Kulonprogo.
"Banyak sejarah seni nusantara mengusung travesti seperti seperti bissu di Bugis, ludruk di Jawa Timur bahkan zaman Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, wayang wong semuanya dimainkan laki-laki dengan catatan belum akil balik," tandasnya. (dwi/dem/ong)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




