Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KAWASAN BUDAYA: Masyarakat berebut gununggan dalam acara nguras sendang di makam Kotagede. Dalam sejarah, Kotagede menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram.
Dinas Kebudayaan Diminta Melakukan Kajian Mendalam
Anggota Komisi D DPRD DIJ Zuhrif Hudaya meminta Dinas Kebudayaan DIJ mengadakan kajian terkait Hari Jadi DIJ sebagai daerah provinsi.
HERI SUSANTO, Jogja
"HARI perpindahan dari Ambarketawang ke Keraton Jogja pada 7 Oktober 1756 telah diperingati sebagai Hari Jadi Kota Jogja. Itu juga telah diperdakan. Sekarang untuk Hari Jadi DIJ, sebenarnya kapan?" tanya Zuhrif kemarin (18/1).Kader PKS ini berpandangan penetapan Hari Jadi DIJ perlu segera dilakukan.
Bahkan hal itu mendesak dan penting dalam rangka mengukuhkan keistimewaan DIJ. Bila perlu penetapan dilakukan dengan menerbitkan perda. Apalagi keberadaan DIJ tak bisa dile-paskan dari Keraton Ngayogyakarta Hadining-rat sebagai salah satu penerus dinasti Mataram Islam. Kerajaan Mataram memiliki sejarah panjang dimulai dari Panembahan Senopati di Hutan Mentaok yang kemudian menjadi Kotagede.
Selanjutnya Panembahan Hanyokrowati atau Sinuhun Sedo Krapyak dan diteruskan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memindahkan keraton ke Kerto dekat Pleret. Berikutnya Susuhunan Ha-mangkurat I menggeser keraton ke Pleret. Keraton dipindahkan ke Kartasura oleh Hamangkurat II, diteruskan Hamangkurat III, Susuhunan Paku Buwono I dan Hamangkurat IV.
Keraton Mataram berkedudukan terakhir di Surakarta setelah dipindahkan Paku Buwono II dari Kartasura. Mataram berakhir setelah perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang me-mecah menjadi Keraton Surakarta di bawah Susuhunan Paku Buwono III dan Keraton Jogjakarta dipimpin Sultan Hamengku Bu-wono I. "Sejarah panjang Mataram hingga terbentuknya DIJ ini perlu dikaji. Dari Kota-gede sampai Hutan Bering yang kemudian menjadi Kota Jogja sekarang," papar Zuhrif.
Desakan Zuhrif itu juga disampaikan saat bertemu Kepala Dinas Kebudayaan DIJ Umar Priyono saat rapat kerja dengan Komisi D pada Selasa (14/1) lalu. Umar mengaku tak kebera-tan dengan usulan itu. Dalam rapat kerja juga terungkap hampir seluruh kegiatan dinas ke-budayaan 2015 ini dibiayai oleh dana keisti-mewaan (danais) dari pusat. "Kami sependapat, memang butuh ada kajian," kata Umar.
Di tengah desakan agar DIJ menetapkan hari jadi, Zuhrif mengaku kaget dengan mun-culnya surat dari pimpinan DPRD DIJ tentang penggunaan pakaian tradisional gaya Jogja yang harus dikenakan anggota DPRD DIJ, pegawai pemprov, pemkot, dan pemkab se-DIJ pada 13 Februari 2015. "Penggunaan pakaian tradisional itu dalam rangka peringatan tang-gal berdirinya Keraton Ngayogyakarta. Ini yang kami ketahui. Tapi, kami belum tahu sejak kapan penetapan peringatan itu dilakukan," ucap ketua Badan Pembentuk Perda DPRD DIJ ini. (eri/laz/ong)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

