RADAR JOGJA –  Ketiga pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Purworejo 2020 melanggar ketentuan aturan kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purworejo sudah mengirimkan surat rekomendasi mengenai pelanggaran itu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purworejo.

“Tercatat ada 5.601 alat peraga kampanye. Semua melakukan pelanggaran,” kata Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq kemarin (22/10).

Pasangan nomor urut 1 Agustinus Susanto-Rahman Kabuli tercatat paling banyak melanggar yakni 4.972, sementara paslon 2 Kuswanto-Kusnomo sebanyak 441 dan paslon 3 Agus Bastian-Yuli Hastuti sebanyak 188 buah. “Rekomendasi kami kirimkan ke KPU pada 16 Oktober 2020,”  tambah Kholiq.

Ia menyebut hal itu merupakan pelanggaran administrasi Bawaslu Purworejo dan KPU Purworejo diminta menindaklanjuti dengan memberikan surat peringatan tertulis kepada semua paslon. Apabila dalam waktu 1×24 jam sejak peringatan tertulis disampaikan tim paslon mengabaikan peringatan, maka Bawaslu Purworejo bersama Satpol PP dan Damkar akan melakukan penertiban.

Koordinator Hukum Humas dan Datin Bawaslu Purworejo Rinto Hariyadi mengatakan, ribuan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar itu merupkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu, mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. APK dinyatakan melanggar karena beberapa sebab. Di antaranya ukuran APK tambahan yang dicetak tim paslon tidak sesuai dengan APK yang difasilitasi KPU yakni 3×5 meter untuk baliho, 1,15 x 5 meter untuk umbul-umbul dan 1×6 meter untuk spanduk. Ukuran APK tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Purworejo Nomor 67/PL.02.4-Kpt/3306/Kab/IX/2020 yang mengatur tentang penetapan APK dan bahan kampanye.

Jumlah APK tambahan yang dicetak tim paslon melebihi ketentuan, di mana tim paslon boleh mencetak APK tambahan maksimal sebanyak 200 persen dari jumlah APK yang difasilitasi KPU.

“Contohnya baliho. KPU mencetak baliho sebanyak 5 per paslon. Maka tim paslon hanya boleh mencetak baliho tambahan sebanyak 10 buah per paslon. Faktanya paslon mencetak baliho melebihi aturan itu,”  kata Rinto.

Selain itu, pemasangan APK juga banyak melanggar aturan. Banyak APK dipasang di tempat-tempat yang dilarang seperti  tempat ibadah, gedung pemerintah, fasilitas kesehatan dan lembaga pendidikan. Pemasangan APK di dekat lokasi itu boleh dilakukan dengan ketentuan berjarak minimal 50 meter dari bangunan terluar.  (udi/laz)

Purworejo