RADAR JOGJA – Seorang pejabat di Pemkab Purworejo direkomendasikan Bawaslu setempat dilaporkan ke KASN. Karena memberikan komentar terhadap posingan status milik salah satu tim kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Purworejo 2020.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purworejo sudah merekomendasikan ejabat berinisial SB ini akan direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Ini karena SB telah melanggar netralias ASN,” kata Ketua Bawaslu Purworejo, Nur Kholiq, Minggu (4/10).

Menurut Kholiq,  SB melalui akun pribadinya menanggapi postingan berisi foto dan narasi kegiatan sosialisasi salah satu paslon. Atas perbuatan tersebut SB melanggar empat ketentuan yakni Pasal 2 huruf (f) dan Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 6 huruf (h) dan Pasal 11 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 angka 15 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”Pelanggaran netralitas ASN tersebut merupakan hasil patroli pengawasan di medsos. Medsos merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Bawaslu dan melibatkan seluruh jajaran pengawas hingga tingkat desa,” imbuh Kholiq.

Dikatakan, setelah menemukan adanya dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Purworejo melakukan tindakan yakni memanggil SB dan pihak-pihak terkait untuk dilakukan klarifikasi. Ada empat pihak yang dipanggil Bawaslu untuk diklarifikasi yakni SB, Tim kampanye pemilik akun, pengurus Korpri, dan BKD.

Koordinator Divisi Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu Purworejo, Rinto Hariyadi menambahkan, Bawaslu Purworejo saat ini sedang menelusuri sejumlah ASN Purworejo yang diduga tidak netral. Jika memang nanti terbukti maka akan diproses lebih lanjut.

Tak hanya itu, Bawaslu Purworejo juga sedang melakukan upaya penelusuran dugaan pelanggaran perangkat desa dan BPD yang terlibat sebagai tim kampanye. Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Purworejo tahun 2020.  ”Kami melakukan klarifikasi dan mengkaji kemudian mengirimkannya ke KASN. Adapun sanksi yang akan memberikan kepada pelaku pelanggaran adalah KASN dan pejabat pembina kepegawaian,” katanya.

Netralitas ASN menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020. Sebab, terdapat potensi dugaan pelanggaran cukup banyak. Para ASN sangat potensial digerakan untuk mendulang dukungan suara.”Netralitas ASN maknanya bukan tidak memiliki hak pilih, melainkan tidak boleh menampakan ekspresi politik secara bebas,” katanya.(udi/pra)

Purworejo