RADAR JOGJA – Tidak optimalnya penerimaan zakat yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menjadi perhatian Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo. Mereka berancang-ancang untuk mewujudkan adanya sebuah payung hukum berupa peraturan daerah (perda) untuk optimalisasi hal tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Purworejo RR Nurul Komariyah menyebut, jika pihaknya akan menggunakan hak inisiatif untuk mengegolkan peraturan daerah tersebut. Pihaknya memiliki beberapa referensi daerah yang sudah memiliki aturan tersebut dan pengumpulan hingga penyaluran zakat bisa baik.

“Kami sedang mengumpulkan beberapa referensi daerah yang sudah memiliki Perda tentang hal itu. Salah satunya Kota Bandung,” kata Nurul Komariyah, Senin (7/9).

Nurul mengatakan, sebagai badan yang berfungsi mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan ini sebenarnya memiliki niat baik untuk bisa mendapatkan dan mengelola serta menyalurkan dana yang terhimpun. Dengan masih rendahnya dana yang dihimpun menjadikan penyalurannya belum bisa merata.

“Memang untuk hal seperti ini, tidak bisa dipaksa. Sepengetahuan kami selama ini, khusus bagi ASN masih bisa untuk memberikan zakatnya secara langsung kepada pihak yang diinginkan,” imbuh Nurul.

Hanya saja, dengan pengumpulan yang lebih terarah, nantinya diharapkan akan bisa menghimpun dana yang lebih besar dan penyaluran bisa kepada masyarakat sasaran.

“Mengapa kami akan menggunakan hak inisiatif ini karena kami juga mendapat masukan dari pengelola Baznas. Mereka berharap ada sebuah payung hukum yang jelas sehingga jalannya lebih baik,” tambahnya.

Nurul yang juga Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Purworejo ini menyebut jika pembahasan itu akan dilakukan di tahun 2021. Hal itu sudah dibahas di rapat internal Komisi IV.

“Kita memang harus hati-hati, setidaknya nanti ada peraturan yang tepat sesuai kearifan lokal di Purworejo,” imbuh Nurul. (udi/pra)

Purworejo