RADAR JOGJA – Kepala desa dan seorang perangkat desa Wonosari Kemiri Purworejo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Kepolisian menyatakan berkas keduanya telah lengkap segera dilimpahkan ke kejaksaan negeri untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Kasat Reskrim Polres Puworejo, AKP Agil Widya Sampurna mengungkapkan keduanya menyalahgunakan kewenagan, kesepatan atau sarana yang ada padanya untuk menyelewengkan dana desa, anggaran dana desa, bagi hasil retribusi daerah (BHRD) dan bantuan gubernur (Bangub). Tindakan itu dilakukan dalam pengelolaan keuangan Desa Wonosari Kecamatan Kemiri mulai tahun anggaran 2016 hingga 2018. “Dana yang diselewengkan mencapai Rp 1,039 miliar,” kata Agil, Rabu (3/9).

Perangkat desa yang ditetapkan itu berinisal U, sementara kades berinisial SD. Saat itu, tersangka U menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas sekretaris desa. Adapun jabatan resmi yang disandang sebenarnya kepala urusan perencanaan.

Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka U adalah melakukan pengelolaan keuangan desa yang seharusnya dilakukan oleh kaur keuangan. ”Penarikan seluruh dana dari rekening kas desa dilakukan oleh Kades SD, dan diserahkan dan dikelola oleh tersangka U,” jelas Agil.

Saat kegiatan dilakukan, jelas Agil, semua proses dari perencanaan hingga pelaporan tidak dilaksanakan oleh tim pengelola kegiatan (TPK). Namun dilakukan oleh pelaksana tugas sekretaris desa. Dalam perkembangannya, kegiatan baik pembangunan fisik maupun non fisik tidak bisa dipertanggungjawabkan. ”Laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Selain itu juga terjadi mark up RAB pada kegiatan fisik dan non fisik. Di sisi lain juga muncul dua anggaran yang berbeda dalam sebuah kegiatan.

Kedua tersangka sendiri sudah ditahan di Polres Purworejo sejak 24 Agustus 2020 lalu. Polisi melakukan pendalaman dengan meminta keterangan sejumlah saksi baik perangkat desa maupun saksi ahli.

Dijelaskan, ada tiga pasal yang dikenakan kepada kedua tersangka ini. Keduanya terancam hukuman seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. ”Untuk dendanya paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar,” imbuh Agil.

Di hadapan wartawan, SD berkilah jika dirinya selama ini hanya mendapatkan uang operasional dan biaya rapat saja yang nilainya tidak seberapa. Sedangkan U mengatakan jika pengelolaan dana desa sudah melalui SOP yang ada.

”Saya tidak mungkin melakukan tindakan yang melampaui tugas kewenangan saya. Dan itu ada tim,” kilah U. (udi/bah)

Purworejo