RADAR JOGJA – Aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo baru sekitar 40 persen saja yang sudah bersertifikat. Sementara sisanya masih dalam proses penuntasan.

Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti menyebut jika permasalahan aset daerah kerap menjadi temuan. Untuk itu dirinya meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan perbaikan sistem dan identifikasi persoalan yang ada. “Identifikasi menjadi solusi terbaik, untuk mengetahui kejelasan kepemilikan aset daerah,” tutur Yuli Rabu (15/7).

Yuli berharap 60 persen aset daerah yang masih belum tuntas, bisa diselesaikan pada 2021 mendatang. Dia menyebut untuk tahun ini, juga sudah ada sertifikat yang diproses di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo.

“Saya harapkan pengurusan yang berhubungan dengan masyarakat, agar dilakukan pendekatan. Warga diajak rembugan sehingga masyarakat memahami program pengurusan aset daerah. Juga agar terus berkoordiansi dengan BPN,” pesan Wakil Bupati.

Yuli mengungkapkan jika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kesempatan memberikan arahan mengatakan jika aset daerah supaya dimanfaatkan secara optimal. ”Mungkin yang jadi catatan perlu dievaluasi dan diawasi, baik oleh eksekutif maupun legislatif,” terangnya.

Kabid Pengelolaan Aset dan Pembinaan Daerah BPPKAD Sri Mulyani menyampaikan jika aset yang akan dilakukan penataan yakni benda tidak bergerak yang meliputi tanah, jalan lingkungan kelurahan, irigasi, jembatan, dan pelimpahan sekolah dari milik pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jumlah aset yang sudah bersertifikat mencapai 1.122 bidang. Sedangkan yang masih dalam proses tahun ini sampai dengan anggaran perubahan sekitar 100 bidang. Semua berkas yang dibuutuhkan itu sudah dimasukkan dan diproses di Kantor BPN.

“Yang belum bersertifikat sekitar 1.873 bidang. Kami akan segera menuntaskan sesuai arahan Wakil Bupati, sehingga harapan 2021 selesai bisa tercapai,” jelas Sri Mulyani.

Soal proses pengurusan yang berhubungan dengan masyarakat, lanjut Sri, terlebih dulu dilakukan sosialisasi terutama terkait pengukuran batas tanah. Selain di kelurahan juga sosialisasi dilakukan di sekolah dan OPD untuk kelengkapan adminstrasi.

“Tidak ada sengketa aset daerah, karena semua dilakukan dengan pembelian, jadi semua sertifikat ada di BPPKAD,” imbuh Sri Mulyani. (udi/bah)

Purworejo