RADAR JOGJA – Situasi pandemi virus korona (Covid-19) menjadi variabel baru yang digunakan untuk menentukan tingkat kerawanan dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Purworejo 2020. Kerawanan itu menuntut adanya pemutakhiran skenario. Khususnya, penambahan tempat pemungutan suara.

“Kita baru saja melakukan pemutakhiran data, khususnya untuk indeks kerawanan pilkada atau IKP 2020. Tapi kecenderungannya memang lebih banyak menyasar kepada dampak adanya Covid-19,” kata Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq Senin(15/6).

Diungkapkan, pemutakhiran data untuk wilayah Purworejo telah selesai. Dari 21 kabupaten dan kota di Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada, Purworejo bersama empat kabupaten lain telah selesai melakukan pemutkahiran.

“Hasil pemutakhiran ini akan menjadi navigasi dalam pengawasan pilbup lanjutan,” imbuh Kholiq.

Dia mengungkapkan, hal harus dipahami yakni IKP tidak saja menyangkut soal keamanan dan ketertiban masyarakat saat diadakan pemilihan umum. Sebab, hal itu bisa dimaknai sebagai variabel yang berpotensi mengancam demokrasi.

“Jadi, kita harapkan masyarakat juga bisa mulai memahami jika kerawanan itu tidak sekadar menyangkut keamanan saja,” tambahnya.

Kholiq mencontohkan soal akses bagi pemilih. Dalam kacamata petugas keamanan, akses bagi pemilih bisa dianggap bukan sebagai bentuk kerawanan. Namun, IKP dari bawaslu mengkategorikannya sebagai kerawanan.

“Bahkan, kedekatan dan kekerabatan dengan kandidat, kecenderungan ASN (aparatur sipil negara), dan perangkat desa, juga menjadi variabel dalam domain dan subdomain pada IKP ini. Artinya, IKP ini menjadi alarm untuk memetakan tingkat kerawanan dalam perspektif demokrasi,” tandasnya.

Hasil dari pemutakhiran IKP memunculkan skor yang direkap secara nasional oleh Bawaslu RI. Setelah itu, hasilnya akan disosialisasikan kepada masyarakat tentang tingkat kerawanan dalam perspektif pengawasan yang dipotret bawaslu. (udi/amd)

Purworejo