RADAR JOGJA – Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) yang diraih Pemkab Purworejo wajib disipaki bijaksana. Prestasi tersebut tidak boleh dijadikan patokan untuk berpuas diri atau berbangga diri.

Hal tersebut diungkapkan juru bicara Fraksi Partai Nasdem DPRD Purworejo R. Abdullah KamisĀ  (11/6). Dia menegaskan, raihan WTP itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Angka kemiskinan di Purworejo masih ada di angka 11,5 persen atau masih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional. Jadi, boleh dikatakan kalau WTP itu tidak selalu linier dengan kesejahteraan masyarakat,” kata Abdullah.

Pemkab Purworejo kembali meraih opini WTP dari BPK untuk atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran (TA) 2019. Predikat WTP telah diraih dalam kurun waktu delapan tahun terakhir.

Abdullah menegaskan, opini WTP juga memberikan beberapa catatan yang harus disikapi oleh pemkab. Salah satunya terkait Puskemas Maron di Kecamatan Loano. Di puskesmas tersebut ditemukan adanya sebuah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan anggaran.

“Ada nilai Rp 500 juta sekian yang penggunaan anggarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, ada juga anggaran senilai Rp 350 jutaan yang tidak diyakini kebenarannya. Bisa dikatakan, untuk nilai Rp 350 juta itu ada potensi kerugian negara,” tambahnya.

Khusus bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditengarai melakukan ketidaktaatan terhadap peraturan perundangan itu, Abdullah menyatakan, Inspektorat Kabupaten Purworejo harus bergerak. Mereka harus melakukan pemeriksaan lebih detail. “Perlu dilakukan semacam investigasi,” katanya.

Abdullah juga menyoroti tidak terpenuhinya pendapatan dari target yang telah ditentukan. Dia menyebutkan, ada pos yang capaiannya hanya sekitar 60 persen dari target. Terkait hal tersebut, ujarnya, perlu dilakukan pencermatan bersama dan dikaji.

“Jadi, akan diketahui sebenarnya pemicu ketidaktertiban itu apa saja,” tambahnya.

Dari hasil pencermatan tersebut, Fraksi Nasdem menilai hal itu bisa dijadikan semacam evaluasi untuk menentukan besaran target pada tahun berikutnya. Untuk itu, ada beberapa patokan yang harus dipegang bersama seperti disesuaikan dengan potensi yang ada.

Untuk peningkatan pendapatan dari pos lain, Nasdem juga melihat diperlukan sebuah komunikasi intensif. Ini untuk menyasar bantuan dari dana alokasi lain seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, atau dana bagi hasil lain dari pemerintah seperti bantuan dari Pemprov Jawa Tengah.

“Selama ini bisa dilihat jika bantuan dari provinsi untuk Purworejo itu besarannya lebih kecil dari daerah lain. Ini kenapa? Sebenarnya komunikasi yang dibangun itu seperti apa?” papar Abdullah. (udi/amd)

Purworejo