RADAR JOGJA – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Purworejo dilarang mudik selama pandemi virus korona (Covid-19). Pemkab sudah menyiapkan aturan dan sanksi ASN yang melanggar.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purworejo drg Nancy Megawati Hadisusilo Rabu (30/4). Larangan mudik itu didasarkan aturan di tingkat nasional. Yakni, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi ASN yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Untuk itu, aturan pusat itu ditindaklanjuti dengan terbitnya surat edaran bupati. Bupati Purworejo Agus Bastian sudah menerbitkan Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor 862/3816/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi ASN yang Melakukan Kegiatan Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menurut Nancy, suat edaran bupati tersebut mengatur tiga kategori. Kategori pertama, mengatur ASN yang berpergian keluar daerah atau mudik terhitung mulai 30 Maret sesuai tanggal diterbitkannya SE Menteri PAN-RB. Kategori kedua, mengatur ASN yang bepergian keluar daerah atau kegiatan mudik terhitung mulai 6 April mendatang atau pada saat diterbitkannya SE Menteri PAN-RB. Ketiga, mengatur ASN yang bepergian keluar daerah atau kegiatan mudik terhitung mulai 9 April mendatang atau pada saat diterbitkannya SE Menteri PAN-RB.

“Terkait tiga kategori itu, ditetapkan penjatuhan hukuman disiplinnya untuk kategori satu, disiplin ringan. Sedangkan kategori lainnya, bisa sedang hingga berat. Bergantung dari masing-masing kepala perangkat daerah,” jelasnya.

Terkait aturan itu, semua kepala perangkat daerah diharapkan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap ASN di bawahnya. Adapun prosedur pelaporannya yakni dilaporkan ke bupati melalui BKD. “Setelah dilaporkan, kemudian dimasukkan melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawain milik BKN,” ungkapnya.

Lebih lanjut Nancy mengungkapkan, suat edaran bupati juga mengatur pengecualian bagi ASN Purworejo dari luar daerah seperti Kebumen, Magelang, dan Wonosobo. Mereka tidak masuk dalam tiga kategori tersebut. Namun, mereka waib menjalankan kebijakan work from home (WFH/bekerja dari rumah). (udi/amd)

Purworejo