RADAR JOGJA – Satu dari delapan rancangan peraturan daerah (raperda) yang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Purworejo ditolak. Pengajuannya diputuskan ditunda. Raperda itu adalah Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diajukan Pemkab Purworejo.

Dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Purworejo, hanya ada satu fraksi yang menyatakan setuju Raperda KTR dilanjutkan. Yakni, Fraksi Persatuan Sejahtera.

Enam fraksi lainnya menolak. Yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Nasdem.

Hal itu terungkap dalam laporan hasil pembahasan raperda yang dilakukan pansus di Ruang Komisi IV DPRD Purworejo Senin (9/3). Rapat dipimpin Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi dengan di dampingi dua wakil ketua yakni Fran Suharmaji dan Yophi Prabowo.

Dalam kegiatan itu dilaporkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pansus untuk selanjutnya ditanggapi semua fraksi. Adapun raperda yang belum bisa diterima adalah Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diajukan oleh Pemkab Purworejo.

Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Reko Budiyono mengaku pihaknya menerima Raperda KTR karena sudah menjadi perintah dari undang-undang dan peraturan pemerintah. Adanya acuan hukum itu menjadi sebuah kewajiban bagi pemkab atau daerah untuk menindaklanjutinya.

“Sebenarnya dalam perda itu tidak untuk melarang orang yang merokok, ya. Itu hanya mengatur mengenai kawasan tanpa rokok saja,” tutur Reko.

Ketua Fraksi Nasional Demokrat R. Abdullah mengungkapkan, fraksinya sebenarnya menerima Raperda KTR agar diproses untuk penetapan. Hanya saja, penetapannya belum perlu dilakukan dalam masa persidangan kali ini.

Sedangjan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tunaryo mengungkapkan, penundaan pembahasan Raperda KTR itu didasarkan kenyataan di lapangan. Masyarakat dinilai belum siap untuk menerima adanya perda tersebut.

“Selain itu, kita menganut asas kepastian hukum. Jangan sampai perda ditetapkan tapi tebang pilih. Sebagai contoh, di pasar tradisional para pedagang dan pembeli yang merokok akan takut adanya penegakan oleh Satpol PP. Di sisi lain, saat petugas Satpol PP masuk gedung DPRD, apakah (penegakan merokok) itu juga bisa berjalan?” kata Tunaryo.

Dia menilai Raperda KTR tetap bisa dijalankan. Namun, waktu penerapannya bukan saat ini.

Menanggapi beragam pandangan dari fraksi tersebut, Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi memutuskan Raperda KTR belum bisa dilanjutkan dalam masa persidangan ini. Belum ada kepastian waktu pembahasan dilanjutkan.

“Jadi, dari delapan raperda yang diajukan, ada satu raperda yang di-pending yakni Raperda KTR,” kata Dion Agasi. (udi/amd)

Purworejo