RADAR JOGJA – Sejumlah pedagang Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo mengeluh. Mereka menyatakan pembeli di pasar tersebut sepi.

Pedagang mengibaratkan mereka hanya bertahan dalam kesunyian. Barang dagangan yang mereka jual hanya laku dalam sehari namun sepekan berikutnya tidak ada yang laku.

“Melihat yang sudah kami lakukan, seharusnya ada penghargaan. Pedagang yang tetap bertahan dalam sepi,” kata Jimi, salah seorang pedagang Baledono, dalam audiensi dengan pimpinan DPRD Purworejo di ruang alat kelengkapan DPRD Purworejo Kamis (6/2).

Audiensi itu diikuti sekitar 20 anggota Papppas Baledono. Mereka diterima Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi dan jajaran Komisi 2 dan Komisi 4. Hadir pula beberapa pimpinan organisasiperangkat daerah di Pemkab Purworejo.

Jimi mengatakan, pedagang berharap para pemangku kepentingan melihat langsung kondisi di lapangan. Bahkan, dia menawarkan untuk menggratiskan kopi bagi pejabat Pemkab Purworejo dan anggota dewan.

“Tidak apa-apa. Kami nggratisi kopi untuk semua,” imbuh Jimi.

Ketua Pappas Baledono Gatot Sugiharto mengungkapkan, ada beberapa hal yang diharapkan oleh pedagang. Di antaranya, ada pengurangan besaran retribusi yang ditarik. “Retribusi sekarang memberatkan melihat tingkat penjualan,” katanya.

Di sisi lain, tegas Gatot, pedagang kaki lima (PKL) marak di jalan raya sekitar Pasar Baledono. Dia berharap PKL dimasukkan ke dalam pasar. Sebab, masih banyak los dan kios yang kosong.

“Di sini kami juga mempertanyakan keberadaan PKL Pramuka. Mereka menempati badan jalan. Itu siapa yang mengizinkan karena sudah semipermanen,” imbuh Gatot.

Kepala Dinas Perhubungan Purworejo Bambang Gatot Seno Aji mengatakan, pihaknya memiliki rencana rekayasa lalu lintas untuk mendukung keberadaan Pasar Baledono. Namun, langkah itu belum bisa dilakukan karena jalan yang akan digunakan untuk masuk Pasar Kongsi kerap dimanfaatkan PKL.

Sedangkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Purworejo Bambang Susilo mengakui ada los dan kios di Pasar Baledono yang tidak ditempati. Pihaknya sudah menyiapkan langkah tegas dengan menarik hak pemilik los dan kios yang tidak berjualan.

“Secara otomatis, los kios akan jadi milik pemkab,” kata Bambang.

Ketua DPRD Dion Agasi menyampaikan, pemkab harus menindaklanjuti usulan dan harapan para pedagang. Dia menilai saat ini kondisi Pasar Baledono tidak optimal jika dibandingkan anggaran yang digunakan untuk pembangunan pasar tersebut.

“Yang bisa dilakukan, sampaikan saja. Tapi, kalau belum bisa, jangan diberikan dulu, sehingga pedagang tidak ngarep-arep (berharap),” kata Dion. (udi/amd)

Purworejo