RADAR JOGJA – Kepanikan menghinggapi masyarakat di wilayah yang terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Kepanikan dipicu hasil musyawarah antara Konsultan Jasa Penilaian Publik (KJPP) terkait besaran uang ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purworejo R. Abdullah saat rapat koordinasi proyek Bendungan Bener yang diadakan di Ruang Alat Kelengkapan DPRD Purworejo Senin (16/12). Rapat dipimpin Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi di dampingi Fran Suharmaji (wakil ketua). Hadir pula seluruh unsur alat kelengkapan, Kepala Kantor Pertanahan Purworejo Suwitri Iriyanto, dan perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Opak Tirto.

“Warga yang ngengleng (setengah gila) itu sudah ada. Yang tidak bisa bangun, juga ada. Karena mendengar mengenai besaran ganti rugi untuk warga yang sudah diberitahu,” tutur Abdullah.

Besaran ganti rugi memadai untuk lahan warga yang terdampak pembangunan Bendungan Bener Rp 59 ribu per meter persegi. Harga itu dinilai jauh di bawah harga pasaran sebesar Rp 150 ribu per meter persegi.

Abdullah menilai hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Di mana, masyarakat sangat terkejut dengan nilai ganti rugi yang diberikan. Menurutnya, sangat tidak manusiawi jika besaran uang yang akan diberikan sebagai ganti rugi tidak bisa digunakan untuk membeli lahan di lain tempat.

“Kita harus memperhatikan dampak psikologis di tengah masyarakat. Karena, ini luar biasa menakutkannya,” tambah Abdullah.

Abdullah menyinggung mengenai mekanisme musyawarah untuk memberi pemberitahuan kepada masyarakat. Cara yang digunakan KJPP dinilai menerapkan era kolonial yang sangat bertentangan dengan pola pemerintahan saat ini.

“Tidak ada pembicaraan mengenai ganti rugi, tiba-tiba masyarakat diberitahu soal besaran nilai ganti ruginya. Itu jauh dari gambaran masyarakat. Cara seperti ini jelas bukan caranya Pak (Presiden) Jokowi. Saya melihat pola yang dipakai ini malah akan menghambat proses pembangunan itu sendiri,” tambahnya.

Menilik dari kejadian tersebut, Abdullah meminta ada sebuah tim apprasial lain di luar KJPP untuk melakukan penilaian di lapangan. Ini akan menjadi second opinion yang menjadi dasar untuk menentukan nilai ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan.

Wakil Ketua Komisi II Rokhman menambahkan, masyarakat di wilayah terdampak memang sangat mengharapkan adanya sebuah gambaran yang jelas mengenai mekanisme penentuan besaran nilai ganti rugi. Nilai yang sudah diberikan kepada 180 warga terdampak membuat masyarakat prihatin. Padahal, wilayah di desa terdampak sudah sangat terbuka dengan keberadaan proyek strategis nasional tersebut.

“Warga di sekitar lokasi Bendungan Bener itu sudah siap. Bahkan, mereka pun berharap masalah quarry (sitem tambang terbuka) di Desa Wadas (Kecamatan Bener), bisa segera selesai. Tapi, yang muncul sekarang kok seperti ini. Keluhan dari masyarakat itu sudah sangat liar dan kita berusaha merangkulnya,” tutur Rokhman.

Perwakilan dari BBWSO Tirto mengungkapkan, proses sosialisasi kepada warga sudah diberikan sejak 2013. Akibat dari pembangunan itu, tercatat ada 3.760 bidang tanah milik warga di Kabupaten Purworejo yang terdampak.

“Yang sudah dilakukan sampai saat ini adalah pemberitahuan besaran nilai ganti rugi kepada 181 warga, di mana ada satu warga yang masih keberatan,” kata Tirto.

Dikatakan, belum seluruh pemilik lahan mendapat pemberitahuan. Sebab, ada tahapan yang harus dilakui dengan jalan verifikasi. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan pengadaan tanahnya.

“Kalau tidak dilakukan verifikasi nanti takutnya jatuh ke pihak yang tidak berhak,” tuturnya.

Wakil lain BBWSO yakni Yusar mengungkapkan, pihaknya saat ini memutuskan untuk menghentikan sementara proses blasting yang sebelumnya sempat menimbulkan beberapa rumah warga rusak. Ini dilakukan karena mencermati perkembangan yang ada di masyarakat. Blasting merupakan proses pembersihan permukaan material dengan menggunakan sistem penyemprotan udara bertekanan tinggi.

“Kami belum memutuskan sampai kapan penghentian ini dilakukan,” kata Yusak, yang menjabat sebagai PPK Konstruksi PSN Bendungan Bener.

Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi menegaskan, pihaknya perlu menghadirkan pihak yang bersinggungan dengan PSN Bendungan Bener tersebut. Pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai berbagai permasalahan yang muncul di lapangan.

“Kami berharap PSN ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Tapi, kami juga tidak mengabaikan yang dialami oleh warga,” kata Dion.

Dia menilai, secara aturan ganti rugi memang yang sudah disepakati warga sangat jelas. Namun, dia melihat bahwa di atas aturan ada sisi kemanusiaan. “Kalau dilihat dari asas kemanusiaan itu, apakah nilai Rp 59 ribu itu sudah sesuai asa kemanusiaan atau belum,” kata Dion.

Dari pertemuan itu belum ada titik temu. Dalam waktu dekat,dewan ingin mendengarkan penjelasan dari KJPP mengenai penentuan besaran nilai ganti rugi dan Bupati Purworejo Agus Bastian. (udi/amd)

Purworejo