PURWOREJO – Dari Kota Magelang rombongan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bergerak ke Kabupaten Purworejo. Di sini Basuki menyerahkan sertifikat profesi keahlian kepada lima ribu pekerja konstruksi dari 8 kabupaten. Yakni Purworejo, Magelang, Wonosobo, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, dan Cilacap. Mereka merupakan tenaga kerja konstruksi yang mengikuti rangkaian uji sertifikasi pada 21 Maret – 4 April.

Acara yang dipusatkan di Alun-Alun Purworejo bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi nasional.
“Ini menjadi upaya Kementrian PUPR agar SDM konstruksi nasional memiliki daya saing dalam kompetensi global,” ujarnya.

Menurut Basuki, total tenaga kerja konstruksi di Indonesia mencapai 8,3 juta sepanjang 2018. Dari jumlah tersebut hanya 7,4 persen atau 616 ribu orang saja yang telah mengantongi sertifikat. Tenaga konstruksi bersertifikat ini terbagi dua kategori. Yakni tenaga kerja terampil 419 ribu orang dan 197 ribu tenaga kerja ahli.

Tahun ini, kata Basuki, pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menargetkan 512 ribu tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Atau 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi pada 2015-2018.

Sertifikasi menjadi bukti jika tenaga kerja yang bersangkutan memiliki kompetensi di bidangnya. Sehingga kualitas pekerjaan yang mereka kerjakan lebih terjamin kualitasnya. Selain itu dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Saya jamin pemegang sertifikat ini akan diterima bekerja di bidang kontruksi. Kalau sampai ada yang ditolak laporkan kepada kami,” pintanya.

Ada banyak manfaat yang akan diperoleh oleh tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Di antaranya, jaminan kejelasan besaran imbalan yang sesuai dengan standar pemerintah. Serta jaminan kesehatan (asuransi) dan perlindungan hukum pada profesi. “Makanya program sertifikasi pekerja kontruksi terus diupayakan,” ujarnya.

Basuki menegaskan, peningkatan daya saing dan keunggulan kompetitif pada sektor konstruksi menjadi tantangan utama pembangunan infrastruktur saat ini. Peran aktif para pemangku kepentingan jasa konstruksi menjadi jawaban atas tantangan yang tersebut. Untuk mensinergikan kekuatan nasional. Dalam rangka pertahanan pasar nasional dan merebut pasar konstruksi regional.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jawa Tengah Danang Atmodjo mengungkapkan, sertifikat yang diberikan kepada para tenaga konstruksi sudah berteknologi canggih. Bukan lagi berbentuk lembaran kertas.

Tapi sertifikat elektronik. Sertifikat tersebut bahkan bisa diakses melalui handphone. “Ada barcode-nya. Berisi semua informasi tentang pemegang sertifikat. Bisa diakses dengan aplikasi,” ujarnya. (udi/yog/mg2)

Purworejo