Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Belum Maksimal
PURWOREJO – Program pemberdayan untuk pengentasan masyarakat miskin di Kabupaten Purworejo belum maksimal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi jumlah warga miskin ini. Namun hasilnya belum memuaskan. Bahkan, angka kemiskinan di wilayah ini masih berkisar 11,8 persen.
Program-program pelatihan dengan target mengentaskan masyarakat miskin juga sudah banyak dilakukan. Namun, program yang diberikan masih bernilai rendah dan mustahil bisa mengangkat pedapatan warga miskin.”Kami memiliki kegelisahan sejak dulu. Kenapa program pemberdayaan masyarakat miskin itu hanya seputar gorengan, bikin keripik tahu ataupun biki keripik singkong,” kata Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Purworejo Juri Prabowo, Kamis (23/8).
Menurut Juri, PKH yang telah berjalan enam tahun itu hingga saat ini telah diterima 35.600 keluarga penerima manfaat. Dari jumlah itu terbentuk 1.029 kelompok keluarga miskin. “Yang bergerak dan memiliki usaha mandiri dan memiliki SK dari kades sebanyak 130 orang,” jelas juri.
Didukung 118 pendamping untuk 16 kecamatan, Juri melihat jika kelompok PKH ini merupakan masyarakat miskin yang riil. Dengan dukungan yang baik dari pendamping, pihaknya siap bekerjasama dengan pihak manapun yang ingin turut meningkatkan kelompok penerima manfaat.
Setiap tiga bulan sekali, KPM menerima RP 500 ribu. Dan itu sebagian besar habis untuk kebutuhan konsumsi.”Kami berandai-andai jika bisa mengambil bagian dari mereka itu setiap tahap untuk dikembalikan lagi, tentu akan banyak usaha menakjubkan yang bisa dilakukan,” imbuhnya.
Dengan perumpamaan memanfaatkan Rp 100 ribu per KPM, dari total penerima akan diperoleh angka yang sangat fantastis yakni sekitar Rp 3,5
miliar. Dana sebesar itu bisa digunakan untuk mengakses bisnis yang lebih besar.”Dana itu bisa diwujudkan menjadi Taksi PKH, PKH Mart, dan sebagainya,” kata Juri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Purworejo Pram Prasetya Ahmad mengungkapkan, sudah banyak program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan. Peningkatan anggaran dalam APBD hingga mencapai Rp 38,4 miliar di tahun 2018 menunjukkan itikad baik dari pemkab untuk menurunkan angka kemiskinan yang masih bertengger di angka 11,8%. “Salah satu program pengentasan kemiskinan yang ada adalah Properdakin untuk menumbuhkan usaha di keluarga miskin,’’ jelasnya.
Upaya lain yang tengah dibangun adalah membentuk pola hubungan komunikasi dengan berbagai komunitas yang memiliki kepedulian di
bidang sosial. Tercatat ada 25 komunitas yang selama ini rutin melakukan pendampingan pengentasan kemiskinan. “Dengan komunikasi yang baik, kami harapkan nanti gerak para komunitas itu akan semakin terarah dan sejalan dengan program pemkab,” harapnya. (udi/din/mg1)
