PURWOREJO – Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo akan menurunkan tim khusus untuk melakukan pengecekan satu per satu ke wilayah yang diceritakan kesulitan mendapatkan pupuk. Seperti
diketahui, kartu tani yang digunakan petani untuk mendapatkan pupuk,
dalam Pilgub Jateng menjadi salah satu isu seksi yang disajikan ke publik.

Hal itu disampaikan Ganjar saat pulang kampung usai
pencoblosan Pilgub Jateng ke rumahnya di Kutoarjo, Purworejo, Jumat (29/6). Sebelum mencapai rumah, Ganjar yang didampingi istri dan beberapa orang dekatnya langsung menuju ke kompleks makam Kampung Senepo, tempat kedua orang tuanya dimakamkan.

“Saya perintahkan betul, dan akan saya kerahkan kekuatan penuh,” ujar Ganjar saat memberikan keterangan kepada wartawan di halaman masjid dekat makam.

Keberadaan kartu tani, menurutnya, tidak ada yang salah. Dirinya hanya ingin peruntukan pupuk itu bisa tepat sasaran. Dicontohkan, adanya gas melon yang dituliskan untuk rakyat miskin, nyatanya semua orang bisa mendapatkan. “Intinya kita itu sebenarnya tidak ingin subsidi itu tepat sasaran,” kata Ganjar.

Adanya kartu tani dimaksudkan untuk memperbaiki pola yang ada. Di lapangan ternyata hal ini tidak mudah dan mendapatkan tantangan dari manapun. Padahal sejak awal adanya program itu dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap petani bisa mendapatkan pupuk. “Lah kok di lapangan digoreng kayak gini, maka dalam setiap kesempatan
saya selalu minta yang mengalami kesulitan langsung telepon saya,”
tegas Ganjar.

Ia menduga, ada beberapa pihak yang tidak senang dengan kebijakan tersebut. Peruntukan yang tepat dari adanya kartu tani menjadikan para mafia pupuk terbatas ruang geraknya. Mereka tidak bisa mempermainkan karena barang subsidi.

“Dari adanya kartu tani itu sekarang perbedaan harga pupuk semakin jelas, ada perbedaan hampir Rp 4.000 per kilogramnya. Dan ini memang seksi sekali untuk diselewengkan,” tambah Ganjar.

Diungkapkan, dengan munculnya isu tersebut pihaknya akan berusaha mengkoreksi. Dia tidak ingin petani mengalami kesulitan dan akan dipermudah. Untuk itu, pihaknya meminta para pengecer atau distributor untuk menyampaikan keluhan di lapangan.

“Dari dasar laporan itu akan kami teruskan ke pabrikan agar mereka
membuat indikator-indikator untuk evaluasi. Dan jika masih ada yang
mempersulit, ya dicabut saja,” tegasnya. (udi/laz/mg1)

Pertanian