PURWOREJO – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Reklame yang diajukan Pemkab Purworejo mendapat tanggapan dari beberapa fraksi di DPRD setempat. Mereka berharap adanya peraturan daerah akan menjadikan pemasangan reklame lebih tertata dan tidak semrawut seperti yang terjadi di lapangan sekarang ini.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo tentang pemandangan umum fraksi terhadap raperda di ruang paripurna DPRD, kemarin (20/2). Fraksi Gerindra menyoroti masih adanya reklame yang tidak berizin dan menghiasi jalanan Purworejo.

Adanya fungsi pengawasan dan pengendalian, pemkab diminta tetap mengedepankan prinsip-prinsip humanis dan prinsip kesamaan hak di depan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Karena sering melibatkan pihak ketiga dalam penyelenggaraan reklame, seharusnya perizinan baru tidak sekadar mengatur izin penyelenggaraan reklame, tapi juga perizinan untuk bisa menjadi penyelenggara reklame atau pihak ketiga,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra Nur Hidayat Pramudyanto.

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Supangat berharap kemunculan perda tentang penyelenggaraan reklame nantinya bisa benar-benar efektif dan bisa menjamin ketertiban dan keamanannya.”Penyelenggaraan yang maksimal akan dapat memberikan side efect peningkatan pada pendapatan asli daerah,” kata Supangat.

Pandangan berbeda disampaikan Fraksi PKB. Mereka meminta pemkab tidak sekadar memperhatikan dari aspek keuntungan ekonomi semata, namun juga harus memperhatikan nilai estetika, RTRW dan aspek kondisi agama serta budaya masyarakat Purworejo.

Satu sisi sebagai salah satu peluang pendapatan asli daerah, di sisi lain bisa mendatangkan visualisasi tata ruang yang semrawut jika tidak dikelola dengan baik.”Reklame harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak merusak pemandangan kota. Jika perlu dibuat zona-zona mana yang boleh ada reklame dan tidak boleh,” kata wakil dari FPKB Krusdiarto.

Sementara itu, Fraksi PKS mengakui jika draf rancangan yang diajukan belum cukup detail mengatur poin-poin yang diharapkan ada. Beberapa poin yang seharusnya juga masuk adalah tentang perencanaan teknis, bentuk pemanfaatan, perizinan, penyelenggaraan, pengendalian dan penertiban reklame.

“Membaca dari draf yang sudah ada, fraksi kami menilai apa yang sebenarnya diharapkan dari raperda penyelenggaraan reklame itu belum jelas,” kata juru bicaranya Dian Setyowati.

Dua fraksi lain yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat tidak terlalu banyak memberikan sorotan atas raperda yang diajukan. Keduanya sepakat raperda penyelenggaraan reklame dibahas lebih mendalam untuk bisa segera muncul sebagai salah satu perda baru di Kabupaten Purworejo. (udi/laz/mg2)

Purworejo