PURWOREJO- Persoalan ekonomi, bukan menjadi penyebab utama alasan pengajuan cerai oleh sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Purworejo. Alasan tidak harmonis dan tidak ada kecocokan antar pasangan menjadi alasan mereka mengajukan izi pereceraian kepada bupati.

“Sebagian atas dasar ketidakharmonisan. Tapi mungkin ada hal lain yang mendasar, tapi itu tidak pernah diungkapkan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purworejo Sigit Budi Mulyanto kemarin (7/4).

Nah, sepanjang Tahun 2015, tercatat ada 11 pengajuan cerai kepada BKD untuk
disetujui bupati. Dari jumlah tersebut, keseluruhannya mendapat izin dari bupati. “Kalau prosesnya sudah di BKD, ibaratnya sudah final bagi mereka. Karena untuk bisa sampai di sini, prosesnya sudah panjang,” tambah Sigit didampingi Kabid Mutasi BKP Purworejo Basuki HS.

Untuk seorang guru, lanjut Sigit, proses berjalan bertahap. Itu diawali izin kepada kepala sekolah, unit pelaksana teknis (UPT), Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dindikbudpora), sebelum
akhirnya sampai di BKD. “Dalam setiap jenjang ada proses mediasi yang dilakukan. Tak jarang
waktu yang ditempuh bisa sampai setahun sampai di BKD,” imbuhnya.

Dari semua pengajuan, lanjutnya, BKD tidak bisa menahan keinginan pemohon. Proses mediasi yang dilakukan juga mentok. “Sudah sulit disatukan lagi, karena kedua belah pihak sudah sama kuat,” katanya.

Dari 11 pemohon pengajuan itu, jumlah guru yang mengajukan percaraian terbanyak jumlahnya, yakni empat orang. “Guru tetap yang paling banyak. Karena persentase karena jumlah PNS, sebagian besar adalah guru,” jelas Sigit. (cr2/din/ong)

Purworejo