PURWOREJO-Keberadaan toko modern mendapat sorotan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Purworejo. Mereka meminta pemkab menegakkan Perda No 6/ 2014 tentang Perlindungan Pasar Tradisional dan Pengendalian Toko Modern.

Fraksi Keadilan Sejahtera menemukan sejumlah toko modern yang beroperasi tanpa
mengantongi izin. “Pemkab harus tegas dalam penegakan perda ini. Bahkan juga telah diperkuat dengan peraturan bupati, bahwa setiap toko modern harus memiliki izin usaha toko modern (IUTM),” kata Ketua Fraksi PKS Thohari kemarin (6/4).

Menurutnya, langkah penegakan bisa dimulai dengan inventarisasi toko-toko modern yang belum berijin. Setelah ada inventarisasi, baik jumlah dan lokasinya, pemkab diharapkan se segera menindaklanjuti sebagaimana ketetuan perda.

Bupati Agus Bastian memastikan pemkab telah melakukan inventarisasi toko-toko modern yangada di Purworejo. “Hasilnya sebagian besar sudah berizin. Namun ada beberapa yang sedang dalam proses,” kata Agus.

Menurutnya, saat ini sudah berbeda dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya. Yakni, ketika masih banyak toko modern yang beroperasi tanpa mengantongi IUTM. “Untuk yang belum ber-IUTM, teguran sudah diberikan agar mengurus perizinan,” jelasnya.(cr2/din/ong)

Purworejo