PURWOREJO – Pemkab Purworejo dinilai kurang memperhatikan pendidikan nonformal. Hal itu di-lihat dari tidak proporsionalnya alokasi dana untuk pendidikan nonformal, seperti madrasah diniyah dan pondok pesantren.
Hal itu sebagaimana dikatakan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Purwo-rejo Muh Dahlan, kemarin (10/11). Me-nurutnya, jika diban-dingkan antara alo-kasi dana untuk seko-lah umum dengan nonformal, jumlahnya sangat timpang.
“Jika dibandingkan antara alokasi dana untuk sekolah umum atau sekolah formal dengan sekolah jalur nonformal, seperti madrasah, ponpes dan sejenisnya, dananya kurang proporsional,” kata Dahlan.Menurutnya, pemkab seharusnya tidak membeda-bedakan. “Anggaran pendidikan juga harus memenuhi asas keadilan. Pendidikan nonformal tidak kalah penting dalam pembentukan moral bangsa,” tandasnya.
Dahlan tidak secara detil menjabarkan berapa selisih alokasi untuk pendidikan nonformal dan formal. Kendati demikian, ia menyatakan prihatin dan berharap alokasi yang diberikan itu menyeluruh. “Tidak hanya alokasi untuk sarpras saja, tingkat kesejahteraan pendidik di sekolah nonformal juga tidak kalah penting. Sebab, selama ini, mereka telah berjuang dengan gaji yang sangat-sangat minim,” tandasnya. (tom/jko/ong)
