JOGJA - Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyebut Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X selama bertahun-tahun enggan datang ke Kulon Progo. Pemicunya setahun usai geblek renteng ditetapkan sebagai batik sekaligus identitas daerah. Diputuskan dengan Instruksi Bupati Kulon Progo No. 7 Tahun 2014 di era Bupati Hasto Wardoyo.
Agung menyatakan, raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat baru bersedia datang pada akhir-akhir ini. Tepatnya, saat dirinya sudah menjadi bupati. HB X berkenan menghadiri acara di Hotel Novotel Ibis Kulon Progo.
“Apa yang disampaikan Bupati Agung Setyawan sekilas terkesan benar. Tapi, setelah diteliti, datanya patut diragukan. Khususnya menyangkut validitas data, gubernur tak pernah ke Kulon Progo,” ujar Deputi Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba di kantornya, kemarin (11/2).
Bahar, sapaan akrabnya, mengaku tertarik sekaligus tergelitik. Sebab, setiap kali bicara geblek renteng dan gunungan Binangun, Agung selalu mengkaitkan dengan HB X. Bahar kemudian mengadakan penelusuran. Hasilnya, pada 1 Juni 2015, gubernur datang ke Wates, Kulon Progo. Meletakkan batu pertama pembangunan pengembangan RSUD Wates.
HB X didampingi Bupati Hasto Wardoyo, dan Direktur RSUD Wates Lies Indriyati. Menelan anggaran Rp 270 miliar dengan sistem sharing. Rinciannya, APBD Kulon Progo Rp 88 miliar dan APBD DIJ Rp 182 miliar.
Tak hanya itu, pada 2015 gubernur juga datang ke Wates menghadiri acara syawalan dengan masyarakat Kulon Progo. “Artinya setelah penetapan geblek renteng, HB X minimal setahun dua kali ke Kulon Progo,” beber aktivis yang dikenal penggemar pelawak Basiyo ini.
Tradisi datang ke daerah menghadiri syawalan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. HB X berkeliling ke kabupaten dan kota se-DIJ. Bersilaturahmi dengan masyarakat. “Kulon Progo daerah yang selalu dikunjungi,” terang Bahar.
Agenda terus berlangsung pada 2016, 2017, 2018, dan 2019 di masa Hasto menjadi bupati. Begitu pula saat bupati Kulon Progodijabat Sutedjo 2019-2022. Bahkan saat dipimpin penjabat (Pj) bupati dari pejabat Pemprov DIJ. Gubernur masih rajin berkunjung.
Puncaknya didampingi Pj Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi menghadiri panen raya lele di Ka Banjarharjo, Kalibawang, pada 5 September 2024. “Terus terang kami bertanya sumber rujukan Bupati Agung. Datanya itu dari mana. Pemerintah daerah atau impen hasil wangsit. Kalau tidak segera direvisi, informasi yang keliru itu bisa menyesatkan publik,” sindirnya.
Bahar menyarankan, dinas kominfo dan sekretariat daerah (Setda) Kulon Progo, secepatnya memberikan data lengkap ke bupati. Terkait jumlah kunjungan gubernur ke Kulon Progo sepanjang 2015 hingga 2025.
Bahar menyesalkan dengan ancaman Agung mencopot jabatan kepala sekolah yang di sekolahnya belum menghapus simbol geblek renteng. Diingatkan, kepala sekolah bukanlah jabatan struktural. Namun sampiran. Bahar khawatir ancaman itu akan berdampak secara psikologis.
Dia kembali menasihati Agung agar lebih arif dan bijaksana. Mementingkan serta memperjuangkan masalah fundamental rakyat Kulon Progo. Terutama dengan masih tingginya angka kemiskinan. Kulon Progo menduduki urutan pertama di DIJ sebesar 15,62 persen atau 71,48 ribu jiwa penduduk miskin.
Tingginya kemiskinan di Kulon Progo itu berbanding terbalik dengan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bupati/wali kota se-DIJ hasil Pilkada 2024. Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menjadi kepala daerah terkaya. Hartanya senilai Rp 30 miliar.
Disusul Bupati Sleman Harda Kiswaya Rp 6,1 miliar. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo Rp 5,6 miliar. Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih Rp 5,1 miliar dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih Rp 3 miliar. “Gara-gara sibuk dengan geblek renteng, jangan sampai muncul sindiran bupati terkaya, tapi rakyatnya termiskin,” ingat Bahar.
Terpisah, Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin juga ikut angkat suara. Dia menilai ancaman mencopot kepala sekolah tak esensial. Meningkatkan kesejahteraan guru mestinya menjadi perhatian bupati ketimbang mengurusi geblek renteng.
"Kalau ada pelanggaran berat monggo dilakukan tindakan disiplin. Tapi jangan karena tak memakai batik Gunungan Binangun Kertaraharja," pintanya.
Aris juga menyoroti perintah bupati ke kepala sekolah menghapus simbol geblek renteng di sekolah. Menurut dia, geblek renteng tak pernah meminggirkan simbol gunungan seperti berulang-ulang disampaikan Agung. Itu tertuang jelas di Keputusan Bupati Kulon Progo No. 296 Tahun 2012. “Masih ada simbol gunungan di motif geblek renteng,” beber Aris.
Ketua dewan juga menyoroti serangkaian kebijakan Agung. Misalnya terkait pergantian dan penambahan seragam dinas bagi ASN. Seragam warna biru dan batik Gunungan Binangun Kartaraharja.
Kebijakan itu dikeluhkan memberatkan. Sebab, Pemkab Kulon Progo tak mengeluarkan anggaran. Dibebankan pada kocek pribadi ASN. Membebani secara ekonomi bagi mereka tenaga PPPK paruh waktu maupun guru honorer.
Penghasilan mereka terbatas. Bahkan di bawah upah minimum regional (UMR). (gas/kus/laz)
Editor : Herpri Kartun