SLEMAN - PDIP Sleman memastikan akan mengusung Harda Kiswaya dan Danang Maharsa sebagai bakal calon bupati-wakil bupati Sleman, meskipun sebelumnya Harda sudah diusulkan sebagai bakal calon bupati oleh Koalisi Sleman Bersatu (KSB).
"Kami bisa mengusung sendiri. Tapi PDIP tidak akan egois dan arogan," ujar Ketua DPD PDIP Nuryadi, Sabtu (3/8/2024).
Hal itu diungkapkan Nuryadi, mengingat PDIP memiliki 13 kursi di DPRD, memenuhi syarat partai atau koalisi partai untuk mengusung calon bupati-wakil bupati sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017, yaitu minimal 20 persen dari kursi DPRD atau 10 dari total 50 kursi.
PDIP tidak risau meskipun dianggap terlambat dibandingkan partai lain.
"Siapa pun yang akan mendukung dan mengusung iramanya disesuaikan dengan PDIP," katanya.
PDIP sudah bertemu dengan KSB, namun belum ada keputusan resmi terkait koalisi antara PDIP dan KSB.
"Rekomendasi ini disampaikan ke KPU pun selesai masalahnya. Tapi kami tidak berhenti di situ. Di Sleman terdapat banyak partai dan akan kami ajak diskusi resmi," jelasnya.
Sekretaris DPD PDIP DIY Totok Hedi Santosa menegaskan, siapa pun yang ditulis dalam surat rekomendasi harus mengikuti aturan main PDIP.
Saat ditanya apakah Harda dianggap sebagai kader PDIP, dia menjawab bahwa Harda adalah orang umum milik warga Sleman dan semua boleh memiliki.
"Kami tidak tunduk dengan KSB, kami tunduk pada keputusan partai politik," tutur Totok.
Pun dia tidak mempermasalahkan terkait pencalonan ini, apakah akan diterima tidaknya oleh KSB nantinya. Hal ini bukan menjadi kewenangan dari PDIP.
Namun demikian, PDIP sudah melakukan komunikasi terhadap calon meski tidak mempublikasikannya.
"Kami hanya enggak banyak omong saja, bedanya hanya itu," bebernya.
Menurutnya, PDIP diikat dengan prosedur, salah satunya dengan surat tugas yang tidak boleh dipublikasikan.
Apabila surat tersebut sampai ke media, sosok terkait akan langsung diganti.
Setelah pemberian surat rekomendasi ini, PDIP mengaku akan duduk bersama bakal pasangan calon dan fokus menyusun strategi pemenangan.
Sementara itu, Koordinator KSB HR Sukaptana menyatakan, keputusan PDIP adalah hal yang sah-sah saja.
"PDIP bisa mengusung sendiri jadinya langsung surat rekomendasi yang harus ada calon bupati dan wakil," ujarnya.
Walau demikian, dia menyatakan KSB adalah pihak yang pertama kali mengusung Harda.
Oleh sebab itu, PDIP dinilai jika ingin menyodorkan wakil harus bergabung dengan koalisi.
Saat ditanya soal Danang yang merupakan petahana, padahal KSB membawa gerakan perubahan, Sukaptana mengaku tidak masalah.
"Meski petahana, kalau wakil bisa mengikuti bupatinya," ujar Sukaptana. (cr1)
Editor : Winda Atika Ira Puspita