Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah membantah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperjuangkan pembuktian keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Bakom menegaskan, pandangan hukum yang disampaikan kepada Presiden justru menyebut tidak ada lagi ruang untuk menempuh jalur tersebut.
Kepala Bakom Pemerintah, Syahganda Nainggolan, menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, telah menyampaikan kepada Prabowo bahwa tidak terdapat celah hukum bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN.
Menurut Syahganda, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan polemik ijazah tersebut telah bersifat final.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (11/11/2026), dikutip Liputan6.
Baca Juga: Demo Ricuh Malioboro Meluas ke Kampus UGM, Polisi Amankan 154 Orang dan Menyita Senjata Tajam
Atas dasar penjelasan tersebut, Syahganda menilai tidak masuk akal apabila Prabowo justru menyarankan Gibran kembali melakukan perlawanan hukum melalui PTUN. Sebab, Yusril merupakan anggota kabinet yang memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ujarnya.
Pernyataan Bakom Pemerintah tersebut muncul sebagai respons atas pengakuan Gibran setelah menghadiri upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Gibran mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo.
Namun, menurut Gibran, Presiden memberikan sejumlah masukan, salah satunya agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN dengan membawa seluruh dokumen pendidikan.
Baca Juga: Mengenal Makna, Keunikan dan Filosofi Kain Ulos: Warisan Budaya Batak yang Beradaptasi di Era Modern
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," kata Gibran.
Selain menyarankan langkah melalui PTUN, Gibran juga menyebut Prabowo memintanya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Perbedaan keterangan antara Gibran dan Bakom Pemerintah tersebut kemudian menjadi sorotan, terutama terkait arahan yang sebenarnya disampaikan Prabowo dalam pembahasan polemik ijazah Wakil Presiden.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
