Gugatan Syarat Pendidikan Gibran di MK, Apa Dampaknya Jika Dikabulkan?
JAKARTA – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemenuhan syarat pendidikan saat Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Permohonan diajukan oleh 12 pemohon, di antaranya mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana serta sejumlah pihak dari Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dalam permohonannya, mereka meminta MK menyatakan ketentuan mengenai syarat pendidikan tersebut wajib dipenuhi sejak tahapan pendaftaran hingga penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Para pemohon juga mendalilkan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 mengandung cacat hukum.
Dalam petitum atau tuntutannya, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden.
Mereka juga meminta penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dibatalkan serta pelantikannya sebagai Wakil Presiden turut dinyatakan tidak berlaku.
Jika seluruh tuntutan tersebut dikabulkan, pemohon meminta adanya mekanisme untuk mengisi posisi wakil presiden melalui sidang MPR. Mereka juga mengajukan permintaan agar Presiden mengusulkan calon wakil presiden kepada MPR.
Namun, seluruh hal tersebut masih merupakan permintaan para pemohon dalam perkara, bukan keputusan MK.
Sampai saat ini, belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran harus meninggalkan jabatan Wakil Presiden.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
