Fraksi PPP DPRD Kebumen Tegaskan Wajib Ain Pemkab Pertahankan Status UHC
KEBUMEN - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kebumen meminta pemerintah daerah mampu mempertahankan status universal healt coverage (UHC).
Permintaan tegas ini disampaikan guna menjamin layanan dasar bidang kesehatan bagi masyarakat dapat terpenuhi.
Wakil Ketua Fraksi PPP Kebumen Wahid Mulyadi menyatakan, tidak ada tawar menawar terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat. Semua harus masuk dalam skala prioritas program jaminan kesehatan nasional (JKN).
"Status UHC hukumnya wajib ain. Harus dipertahankan," katanya kepada Radar Jogja, Senin (6/4).
Status UHC pada program JKN menurutnya masuk dalam indkator keberhasilan pembangunan daerah terkait akses layanan kesehatan. Sebab dalam status tersebut memuat nilai pemerataan khususnya terhadap kalangan kurang mampu, keadilan dan keterjangkauan.
Mulyadi khawatir, tanpa jaminan kesehatan yang memadai akan menimbulkan kesenjangan di tingkat masyarakat. Dia tak ingin akses layanan kesehatan masyarakat terganggu ketika status UHC gagal dipertahankan.
Baca Juga: Anjlok! Okupansi Hotel di Yogyakarta Hanya Sentuh 60 Persen, Tak Sesuai Ekspektasi: Ini Alasannya
Selain itu pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dari sisi fasilitas, tenaga medis hingga pelayanan yang lebih responsif.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
