RADAR JOGJA – Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Partai Golkar daerah Pemilihan DIJ Gandung Pardiman menyatakan salut atas pernyataan tegas Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman jelang tahun politik. Dia mengingatkan dan menyatakan bahwa TNI harus netral dan tidak memihak salah satu partai politik.

KSAD dengan tegas menekankan agar prajurit TNI AD tidak mencoba – coba memihak kepada salah satu kelompok atau partai Politik dan tidak ada toleransi bagi prajurit TNI AD yang terbukti memihak partai politik.

Pernyataan tegas KSAD ini didukung sepenuhnya anggota DPR RI dari fraksi partai Golkar Gandung Pardiman. “Kami bangga dengan KSAD  dengan tegas menyatakan TNI AD netral dan tidak memihak salah satu kelompok atau partai Politik. Sebab prajurit TNI AD adalah salah satu alat pengaman bangsa dan negara dari perpecahan. TNI harus tampil mempertahankan negara ini dari perpecahan yang bisa dimungkinkan karena adanya pertarungan politik,” ungkap Gandung Pardiman dalam keterangan persnya Selasa (23/11).

Gandung Pardiman menambahkan, TNI adalah alat negara yang bertugas pada aspek pertahanan dan keamanan untuk menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pernyataan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang belum lama ini dilantik Presiden Jokowi menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang dilantik Presiden Jokowi sebagai Panglima.

Lebih lanjut Gandung Pardiman mengatakan, salah satu faktor yang menentukan kualitas demokrasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. Sebab ini merupakan amanah reformasi yang diatur dalam TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

“UU Nomor 34 Tahun 2004 merupakan undang-undang pertama yang mengatur netralitas TNI pasca reformasi. Salah satu tuntutan pokok reformasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. TNI harus mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” terang politisi senior partai Golkar yang juga ketua DPD Golkar DIJ.

Gandung Pardiman menegaskan TNI sebagai institusi negara dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan  harus berdiri di atas kepentingan nasional. Bukan diatas kepentingan partai politik. Politik TNI adalah politik kenegaraan dan politik kebangsaan. Oleh karena itu pernyataan KSAD Jenderal Dudung ini sangat bagus dan penting. Selain itu dalam menanamkan netralitas TNI dilakukan sejak dalam pendidikan.

“Menanamkan karakter netralitas kepada setiap anggota TNI harus dimulai semenjak pendidikan di akademi militer, maupun dalam jenjang pendidikan selanjutnya. Profesionalisme dan netralitas TNI harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, reformasi birokrasi serta perubahan sikap mental dan perilaku,” jelas Gandung. (kus/ila)

Politik