RADAR JOGJA РRombongan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DIJ menyerahkan surat permintaan perlindungan hukum ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jogjakarta. Penyerahan dilakukan di Kantor PTUN Jogjakarta di Jalan Janti, Banguntapan, Bantul. Surat tersebut  diterima Ketua PTUN DIJ Herisman.

Rombongan dari Partai Demokrat di antaranya anggota DPD Partai Demokrat DIJ Erlia Risti, Sekretaris DPD Partai Demokrat DIJ Freeda Munsthikasari, Ketua DPC Partai Demokrat DIJ Kabupaten Gunungkidul Supriyani Astuti dan beberapa anggota DPRD Kota/DIJ.

Ketua DPD Demokrat DIJ Heri Sebayang menuturkan, kedatangan mereka ke PTUN bukan mengintervensi hukum yang sudah berjalan. Namun, sebagai kader yaitu untuk meminta dan mencari keadilan. “Kami memohon perlindungan hukum dan keadilan,” katanya, Senin (15/11).

Heri menjelaskan, surat yang dibawa DPD Demokrat DIJ ditujukan untuk Ketua Mahkamah Agung (MA) yang disampaikan melalui Ketua PTUN Jogjakarta. Surat perihal permohonan perlindungan hukum dan keadilan itu tertanggal Kamis, 11 November 2021, yang diserahkan ke PTUN Jogjakarta 15 November 2021.

Surat itu memuat empat poin, yang secara umum menjelaskan, pemerintah melalui lembaga resminya, telah menolak pengesahan Demokrat versi KLB Deli Serdang dengan Moeldoko sebagai ketua umum (ketum)nya. “Kami sebagai pengurus yang sah, yang juga terdaftar di Sipol (sistem politik) KPU. Kami datang ke PTUN Jogjakarta menyelamatkan partai kami,” terangnya.

Heri meminta Moeldoko stop melakukan manuver-manuver. “Pak Moeldoko sudah cukup jangan bermanuver lagi. Lebih baik bantulah Presiden Jokowi dalam menangani Covid-19 karena kapasitas anda masih sebagai pejabat negara,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPD Partai Demokrat DIJ Erlia Risti menuturkan, kasus ini berawal dari adanya pihak yang mengklaim berhak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut dan menyatakan telah membentuk kepengurusan DPP hasil KLB serta mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (AD/ART).

“Kami sebagai kader dan pengurus Partai Demokrat dibawah kepemimpinan yang diberi amanah memimpin DPD/DPC Partai Demokrat sangat tergerak untuk ikut secara aktif menyelamatkan Partai Demokrat dari tindakan para peserta dan penyelenggara KLB yang ilegal. Kami tidak pernah meminta diselenggarakan KLB, tidak pernah hadir dalam KLB, dan tidak pernah menerbitkan Surat Tugas (mandat) kepada orang-orang yang menghadiri KLB dengan mengatasnamakan sebagai perwakilan DPD/DPC Partai Demokrat,” ujarnya. (*/ila)

Politik