RADAR JOGJA РDinamika di DPRD Kota Jogja kembali menghangat. Seiring dengan keputusan Fraksi PKS DPRD Kota Jogja yang tidak mengirimkan perwakilan anggotanya dalam  proses pembahasan di tiga raperda sekaligus.

Karena itu sesuai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Jogja, Kamis pagi (4/11), yang berisi penjelasan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti serta pengesahan pansus, F-PKS tidak mengirimkan perwakilannya dalam tiga pansus raperda. Ketiga raperda itu adalah Raperda pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Penyelenggaraan Berizinan Berusaha dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Alasannya karena proses pembahasan di Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), terkait perubahan Propemperda (Program Pembentukan Perda) 2021, tidak sah, sementara ketiga raperda itu dihasilkan dari sana,” kata Ketua F-PKS DPRD Kota Jogja, Bambang Anjar Jalumurti, ketika dikonfirmasi.

Menurut dia, saat itu pimpinan sidang tidak membuka mekanisme musyawarah mufakat ataupun opsi pengambilan keputusan melalui voting. “Jadi, saat itu voting tidak dilanjutkan oleh pimpinan, saat itu yang berdiri hanya PDIP. Dan saat itu pimpinan memutuskan. Jadi keputusan macam apa, karena bukan mufakat, juga bukan dari voting,” ungkapnya.

Alasan kedua,¬† terkait dengan pendeknya waktu pembahasan tiga raperda. Pembahasan dijadwalkan dikebut hanya dalam waktu satu bulan. Dia mengkhawatirkan kualitas perda yang dihasilkan. “Itu waktu tidak cukup menyelesaikan raperda dengan kualitas yang lebih baik. Kalau kami itu baiknya dilakukan tahun depan,” katanya.

Jalumurti menegaskan sudah seharusnya semua keputusan berangkat dari tata tertib. Selain itu juga pentingnya alokasi waktu pembahasan raperda yang cukup, sehingga kesannya tidak dipaksakan selesai dalam waktu yang pendek. “Taruhlah pembahasan paling lama selesai pertengahan Desember, belum dikurangi jam kerja, juga ada sepekan untuk kunjungan kerja, jadi kami prediksikan pembahasannya sekenanya dan sejadinya dengan waktu yang sangat mepet itu, ” ungkapnya.

Dari sikap politik F-PKS, Bambang juga menyebut, untuk mengingatkan keputusan apapun sudah semestinya berangkat dari tata tertib. Pihaknya mendorong output kolektif kolegial. “Bagaimana fungsi sebagai dewan secara maksimal, marwah dewan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ketika dikonfirmasi Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko mengaku menghormati sikap politik yang diambil Fraksi PKS DPRD Kota Jogja. Menurut dia, setelah surat yang dilayangkan ke pimpinan DPRD, pihaknya sudah mencoba melakukan komunikasi dan klarifikasi. Hasilnya, Fraksi PKS tetap memutuskan tidak mengirimkan anggotanya ke tiga pansus raperda. “Ya kami hormati sikap politik PKS,” katanya.

Pimpinan, lanjut Danang, harus berdiri di atas semua golongan. Karena itu, harapan Fraksi PKS yang belum terwadahi selama pembahasan di Bapemperda tidak bisa diakomodir. Danang mengklaim, semua proses pembahasan pembentukan pansus tiga raperda sudah sesuai aturan. “Hanya ada anggota Bapemperda dari PKS yang tidak bisa hadir saat pembahasan, bukan berarti kami tidak mengakomodir aspirasi mereka,” ujarnya.

Terhadap pansus sendiri, Danang mengatakan, akan tetap berjalan seperti biasanya. Meski tanpa kehadiran anggota F-PKS. Menurut dia, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah. Dia mencontohkan, jika ada kesibukan lain pun anggota fraksi bisa tidak mengirimkan anggota ke pansus. (pra)

Politik