RADAR JOGJA – Kepala Sekretariat Bawaslu DIJ Screning Yosmar Dano berharap kejadian Pemilu 2019 tak terulang di 2024. Salah satunya terkait pendataan para mahasiswa perantau di Jogjakarta. Tercatat kala itu ada permasalahan dalam data daftar pemilih tetap (DPT).

Langkah antisipasi berjalan melalui Proyek Perubahan Digitalisasi Pemilu Sebuah Alternatif Pemenuhan Hak Politik bagi Mahasiswa Rantau di DIJ atau Suara Mahardhika. Melibatkan tim Agile dan Pengurus Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Indonesia Jogja (IKPMDI). Wujudnya adalah diskusi dengan Kepala Badan Kesbangpol DIJ.

“Pertemuan ini sebagai wujud tanggungjawab Bawaslu  untuk mengantisipasi peristiwa dalam pemilu tahun 2019 tidak terulang lagi dalam pemilu tahun 2024. Kejadian saat itu menjadi perhatian karena sangat krusial,” jelasnya saat kunjungan ke Kantor Kesbangpol DIJ, Kamis (21/10).

Yosmar memaparkan jajarannya melaluidivisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu DIJ telah melakukan riset. Hasilnya memang dietmukan banyak permasalahan terkait penggunaan hak pilih. Kejadian ini dialami olah para mahasiswa perantau di Jogjakarta.

Temuan lain adalah adanya pelanggaran di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Berupa munculnya dftar pemilih tambahan (DPTb). Alhasil Bawaslu merekomendasikan adanya pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

“Lalu muncul Suara Mahardhika, konsep digitalisasi Pemilu ini harapannya dapat mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilu khususnya penyalahgunaan surat suara baik di daerah asal mahasiswa maupun di Jogjakarta,” katanya.

Kepala Kesbangpol DIJ Dewo WIsnu Brotoseno mengapresiasi konsep digitalisasi pemilu bagi mahasiswa rantau ini. Dia tak menampik permasahan DPT mahasiswa perantau menjadi problematika tersendiri. Terutama dalam penggunaan hak pilih saat pemilu.

“Beri dukungan, harapannya ya secara bersama memperjuangkan upaya ini di tingkat pemerintah pusat untuk dapat merumuskan regulasi yang memudahkan mahasiswa rantau. Agar dapat memilih calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten dan kota daerah asalnya langsung dari Jogja secara digital,” ujarnya. (dwi)

Politik