RADAR JOGJA – Dinamika di DPRD Kota Jogja masih memanas usai ditariknya raperda pembentukan BPRS oleh wali kota. Bahkan FPKS DPRD Kota Jogja memilih WO dalam rapat paripurna Senin (13/9).

Pilihan walk out (WO) karena pandangan Fraksi PKS yang menyebut pencabutan raperda bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) oleh wali kota dari propemperda tidak memiliki dasar kuat. Mereka pun meminta digelar voting untuk menentukan sikap DPRD atas pencabutan. Karena pimpinan sidang, yang juga Ketua DPRD Kota Jogja, Danang Rudiyatmoko tidak mengabulkan dan hanya dimasukkan sebagai catatan. “Semestinya ada mekanisme voting jika memang tidak menemukan keputusan melalui musyawarah mufakat,” terang Ketua FPKS DPRD Kota Jogja, Bambang Anjar Jalurmurti.

Menurutnya Raperda BPRS merupakan salah satu poin kesepakatan eksekutif dan legislatif dalam Peraturan Daerah No 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 yang masuk dalam propemperda 2021. Raperda BPRS, lanjut dia, memiliki dasar kajian akademis yang lengkap dan telah melalui tahapan harmonisasi di Bapemperda. Selain itu Raperda juga serta selesai dikonsultasikan ke Biro Hukum DIJ hingga Kanwil Kemenkumham. “Menyegerakan pembahasan Raperda BPRS ini seharusnya menjadi komitmen bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sebagai bentuk pelaksanaan perda RPJMD,” tutur Bambang.

DPRD Kota Jogja tidak boleh membiarkan begitu saja karena menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai bagian dari perumus kebijakan. Menurut dia, DPRD sebagai lembaga wakil rakyat tidak boleh hanya dijadikan stempel kepala daerah yang tidak dilandasi kajian akademis yang matang.

Bambang menambahkan, kajian kelayakan usaha BPRS oleh Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada menyatakan, pendirian BPRS di Kota Jogja dinilai menjanjikan dan memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bahkan sudah dibuat kajian mengenai sinkronisasi dengan pelaksanaan UU Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law.

Tapi ternyata diingkari wali kota dengan mengeluarkan surat no 188/4345 yang menyampaikan tentang usulan perubahan Propemperda. Di antaranya menarik raperda BPRS dari propemperda 2021 secara sepihak. Menurutnya, penarikan sepihak itu tanpa didasari kajian akademis yang memadai sebagaimana kajian akademis saat pengajuan dulu. “Ini menunjukkan kepada publik betapa inkonsisten dan ugal-ugalannya kepala daerah (wali kota) dalam mengelola kebijakan di Kota Jogja,” tegas Bambang.

Ketika dikonfirmasi Danang beralasan, permintaan FPKS tersebut tak diatur dalam aturan persidangan. Apalagi, raperda tersebut merupakan inisiatif dari pemkot. Danang mengibaratkan, seperti seseorang yang hendak menjahitkan baju ke tukang jahit. Sudah datang lengkap, dengan bahannya, tinggal dijadwalkan kapan dijahit. “Tapi tiba-tiba ditarik tidak jadi jahit, apa tukang jahitnya bisa ngondeli,” katanya.

Politikus PDIP itu pun meminta pada semua alat kelengkapan DPRD yang tidak setuju dengan kebijakan eksekutif untuk memanfaatkan haknya. Bisa melalui hak angket, interpelasi maupun menyatakan pendapat. Karena yang memutuskan mencabut adalah wali kota. “Silahkan dipakai saja haknya, karena merupakan inisiatif eksekutif,” tuturnya. (pra/bah)

Politik