RADAR JOGJA-Tingkat partisipasi Kluster Partai Politik dan Badan Usaha Milik Daerah menjadi yang paling rendah dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 2021. Monev dilakukan untuk meningkatkan keterbuka.

Ketua Monev KID 2021, Rani Pribadi ┬ámengatakan dari 10 partai politik (parpol) di DIJ hanya 3 parpol yang mengikuti monev keterbukaan informasi badan publik. “Gerindra, PDIP, dan PKS yang sudah registrasi,” ujarnya di Kantor KID DIJ, Jumat (11/6).

Untuk tahun 2020 lalu, juga hanya 3 parpol yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi. Parpolnya, yaitu PSI, PKS, dan Gerindra. “Padahal, kami sudah terbuka dan bisa mengundang kami untuk konsultasi,” katanya.

Selain parpol yang partisipasinya sangat rendah di monev keterbukaan informasi, Rani juga menyebut Kluster Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi nomor 2 yang memiliki partisipasi rendah.

“Dengan monev, kita itu mau membuat satu budaya, bagaimana badan publik mempunyai rutinitas memperbarui informasi kepada masyarakat sehingga ada sinergitas yang baik antara badan publik dan pihak monitoring.

“Badan publik memiliki kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi kepada masyarakat,” tuturnya.

Wakil Ketua KID DIJ, Agus Purwanto mengatakan ada 357 badan publik yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik 2021 dari 385 badan publik di DIJ

“Kalau melihat dari data hasil monev 2020, masih banyak PR yang harus dikerjakan. Hanya ada 8,09 persen badan publik yang mencapai predikat informatif dan 38,90 persen badan publik lainnya tidak informatif.

Lalu terdapat 10,44 persen atau 40 badan publik yang tidak informatif atau sekaligus tidak informatif. Tidak partisipatif karena tidak mengembalikan formulir SAQ (Self Assesment Questionnaire) karena tahun 2020 masih manual,” jelasnya.

Di tahun 2021, registrasi sudah dilakukan secara online melalui portal E-monev. “Ada 3 hal yang dipakai untuk penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik, yaitu (1) SAQ, informasi yang dimiliki, (2) uji website, dan (3) uji akses, melihat responsibilitas memberikan informasi,”ujarnya. (sky)

Politik