RADAR JOGJA – Peringatan 23 tahun reformasi di Indonesia dinilai justru menghadirkan paradoks. Lembaga yang lahir dari gerakan reformasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) posisinya semakin lemah.

Hal itu yang menjadi keprihatinan Komite Bersama Reformasi (KBR) yang beranggotakan masyarakat sipil pro-demokrasi. Mereka memperingati 23 tahun reformasi dengan berunjuk rasa di depan kantor Polda DIJ Jumat (21/5). “Lembaga yang lahir karena reformasi,. Lembaga yang selama ini dikenal independen digerogoti habis-habisan,” kata koordinator lapangan KBR Rusdianto.

Dia menyebut, ada dua hal yang disoroti adalah persoalan upaya pelemahan pemerintah terhadap KPK dan proses demokrasi yang semakin krisis. Upaya pelemahan KPK yang terbaru, dengan kebijakan tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada 75 pegawai. Meski pimpinan KPK sendiri, Komisaris Jenderal Firli Bahuri memiliki beberapa catatan buruk. Firli diduga terlibat dalam kasus suap saat menjabat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada 2019. Firli terbukti melanggar etik dengan bergaya hidup mewah ketika pulang kampung ke Baturaja, Sumatera Selatan menggunakan helikopter. Tapi, Dewan Pengawas KPK hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis.

Dia juga berharap pemerintah untuk kembali mengevaluasi proses penonaktifan 75 karyawan yang dinyatakan tidak lulus melalui tes TWK. Menurutnya terdapat kerancuan dalam seleksi tes pegawai tersebut.

Humas KBR Viola Nada Vilda menambahkan, selain lemahnya pemberantasan korupsi, KBR juga mengecam serangan terhadap gerakan pro-demokrasi, kriminalisasi pembela hak asasi manusia, dan yang mengembalikan Indonesia kepada sentralisasi kekuasaan presiden melalui Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Di DIJ, muncul aturan yang melarang demonstrasi di kawasan Malioboro, Istana Negara Gedung Agung, Keraton Jogja, Kadipaten Pakualaman, dan Kotagede. Pergub DIJ nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka bertentangan dengan semangat reformasi 1998. “Aturan yang diteken pada 4 Januari 2021 ini menghidupkan otoritarianisme ala orde baru karena melibatkan militer dalam koordinasi dan pemantauan penyampaian pendapat di muka umum,” ungkapnya. (cr1/pra)

Politik